Berita Maumere

Pemenuhan Kesehatan Ibu dan Anak Sikka Diteliti Perkumpulan Inisiatif Bandung

WVI menggandeng Perkumpulan Inisiatif (PI) monitoring dan evaluasi pencapaian progresif pemenuhan hak atas kesehatan ibu dan anak di Sikka

Pemenuhan Kesehatan Ibu dan Anak Sikka Diteliti Perkumpulan Inisiatif Bandung
POS-KUPANG.COM/ EGINIUS MO'A
Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Sikka, Adrianus F.Parera, S.E,M.Si (tengah) membuka seminar Analisa Kebijakan dan Anggaran Kesehatan ibu dan Anak Kabupaten Sikka 2015-2017, di Hotel Sylvia Maumere, Rabu (4/7/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE -.Wahana Visi Indonesia (WVI) menggandeng Perkumpulan Inisiatif (PI) sebuah lembaga swadaya masyarakat di Bandung melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian progresif pemenuhan hak atas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sikka, Pulau Flores.

Kegiatan ini juga memotret pemanfaatan sumber daya yang didayagunakan mencapai kesehatan ibu dan anak.

Baca: Mendagri Terkejut Gubernur Aceh Dibawa ke KPK

Hasil kajian dipaparkan dalam seminar Analisa Kebijakan dan Anggaran Kesehatan Ibu dan Anak tahun 20015-2017 di Hotel Sylvia Maumere, Rabu (4/7/2018), dibuka Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Sikka, Adrianus F.Parera, S.E, M.Si.

Penyelenggara kegiatan WVI ADP Maumere, Mans Tanaboleng, mengatakan kajian ini menjadi masuk berharga bagi pemerintah daerah.

"Kajian ini terlihat antara janji atau dokumen yang tertulis dengan realisasi dalam dokumen yang tertulis. Atas izin Bupati Sikka, kami kumpulkan dokumen anggaran dari beberapa OPD untuk memotret kesehatan ibu dan anak. Apakah sejalan antara yang direncanakan dan direalisasikan," ujar Mans.

Project Manajer WVI, Andreas mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan mendorong peningkatan akuntabilitas dan layanan dasar kesehatan ibu dan anak. Pemerintahan yang terbuka, kata Andreas, mensyaratkan tiga hal, akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi.

"Tiga hal ini sederhana tetapi sulit dilaksanakan. Desa Nita di Kecamatan Nita menerapkan tiga hal ini mengantarnya menjadi desa terbaik nasional 2016," kata Andreas.

Ia mengatakan, ketika pemerintah kabupaten atau desa mengalokasikan anggaran untuk membangun sesuatu harus bisa dipertangunggjawabkan.

"Kenapa dipakai untuk kebutuhan ini dan bukan untuk kebutuhan yang lain, harus bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang disebut akuntabilitas. Peran masyarakat mendorong akuntabilitas semakin penting untuk mewujudkan pemerintahan yag terbuka," katanya.

Menurut Andreas, akuntabilitas menuntut transparansi. Masyarakat tidak bisa berpartisipasi kalau tidak ada transpranasi.

"Kami bersyukur, Pemda Sikka memberikan akses data terkait program untuk analisa kebijakan anggaran ini. Analisa bisa dilakukan kalau data diperoleh. Memang ada kendala di beberapa OPD yang tampaknya keberatan memberikan data,"tandas Andreas.

Padahal, informasi anggaran pemerintah merupakan informasi publik diamanatkan yang ditetapkan dalam UU Informasi Publik. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help