Berita Kabupaten Ende

Pemda Ende Terapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Ini Tujuannya

standar pelayanan dan berorientasi pada output-outcome. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ende memandang bahwa analisis standar standar belanja

Pemda Ende Terapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Ini Tujuannya
pos kupang.com, romualdus pius
Para peserta diskusi sedang mengikuti kegiatan.

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Romualdus Pius

POS KUPANG.COM, ENDE- Pemerintah Kabupaten Ende berusaha menerapkan system penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (performance budget), standar pelayanan dan berorientasi pada output-outcome atau pemasukan dan pengeluaran.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende, Fransisco Versailes, SE mengatakan hal itu pada pelaksanaan kegiatan Focusessed Group Discissioan (FGD) Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Tingkat Kabupaten Ende, Rabu (4/7/2018) di Aula Kantor Bupati Ende.

Pria yang akrab dipanggil Charles yang juga adalah selaku ketua panitia kegiatan mengatakan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif (value for money) maka Pemerintah Kabupaten Ende berusaha menerapkan system penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (performance budget),

standar pelayanan dan berorientasi pada output-outcome. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ende memandang bahwa analisis standar standar belanja daerah Kabupaten Ende urgen untuk dilakukan.

Dikatakan pada era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat.

Pemberlakuan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hububgan keuangan,sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Charles mengatakan Peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelola keuangan daerah sebagai terjemah dari pasal-pasal dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 nampaknya telah berusaha penjabatan ini tuntunan masyarakat dan daerah dalam pengelola keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dia mengatkan dalam kaitan dengan anggaran daerah,peraturan pemerintah telah mengisyaratkan arah yang dimaksud. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 mengatakan bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja. Ayat 2 menyatakan bahwa guna menunjang menyimpan anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah daerah mengembangkan standar analisa belanja(SAB),tolok ukur kinerja dan standar biaya.

SAB kemudian berganti menjadi analisa standar belanja(ASB) Dengan diundangkannya undang-undang ini menegaskan bahwa penyusunan belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja(ASB). Standar harga,tolok ukur di kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan ASB terus diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pasal 298 ayat(3),undang-undang ini menegaskan bahwa belanja daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Charles mengatakan menindaklanjuti peraturan tersebut dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif (value for money) maka Pemerintah Kabupaten Ende berusaha menerapkan system penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (performance budget),

standar pelayanan dan berorientasi pada output-outcome. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ende memandang bahwa analisis standar standar belanja daerah Kabupaten Ende urgen untuk dilakukan.

"Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menindaklanjuti amanat dari peraturan perundang-undangan seperti yang diuraikan diatas dengan melakukan kegiatan Focussed Group Discussion (FGD) Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Ende, yang diharapkan dapat diterapkan pada penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018,"ujarnya. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help