Pilkada Serentak di NTT

TPS yang Harus Coblos Ulang Bertambah dari 24 Menjadi 27 dengan Berbagai Alasan

Bawaslu NTT menyebut 27 TPS di berbagai daerah di NTT akan melakukan pencoblosan atau Pemilihan Suara Ulang (PSU).

TPS yang Harus Coblos Ulang Bertambah dari 24 Menjadi 27 dengan Berbagai Alasan
Kolase Pos-Kupang.com
Maryanti Luturmas Adoe dan Jemris Fointuna 

Di Kabupaten SBD, PSU yang direkomendasikan oleh Panwas ke KPU SBD, yakni di TPS 1 Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, TPS 2, Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat.

Untuk di Kabupaten TTS, terdapat 12 TPS yang harus melakukan coblos ulang, yakni di TPS 2, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota So'E, TPS 2, Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, TPS 1, Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, TPS 2, Desa Sini, Kecamatan Amanuban Timur, TPS 2, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, TPS 3, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, TPS 4, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, TPS 6, Desa Nobi Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, TPS 1 Desa Maunum, Kecamatan Amanuban Tengah, TPS 1 Desa Bileon, Kecamatan Fautmolo, TPS 3 Desa Oeleon, Kecamatan Fautmolo dan TPS 1 Desa Besana, Kecamatan Mollo Barat.

Sementara itu, di Kabupaten Kupang terdapat lima TPS, yakni TPS 6 Kelurahan Takari, Kecamatan Takari, TPS 3, Desa Kauniki, Kecamatan Takari, TPS 3 Kelurahan Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara dan TPS 1‎ Desa Tolnako, Kecamatan Fatuleu.

Untuk Kabupaten Rote Ndao ada tiga TPS, yaitu TPS 6 Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, TPS 3 Kelurahan Londa, Kecamatan Rote Timur dan TPS 1 Desa Lidamanuk, Kecamatan Rote Tengah.

Untuk Kabupaten Belu ada satu TPS yang juga melakukan PSU, yakni TPS 8 Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat. 

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe mengatakan, terkait PSU yang direkomendasikan oleh Panwas, apabila rekomendasi yang diberikan sesuai regulasi atau aperaturan KPU,‎maka KPU akan melaksanakannya.

"Jadi untuk PSU itu, sepanjang sesuai regulasi, maka KPU akan melaksanakannya," kata Maryanti.

Ditanyai tentang adanya dugaan bahwa Komisioner KPU di Kabupaten SBD yang kurang kompak, ia mengatakan, perbedaan pendapat yang terjadi itu wajar.

"Perbedaan pendapat dalam suatu organisasi adalah suatu hal yang wajar," katanya. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help