Meski Jadi Tahanan KPK, Pejabat Ini Menangi Pilkada. Begini Tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, apa yang menjadi hasil Pilkada tersebut merupakan keinginan masyarakat.

Meski Jadi Tahanan KPK, Pejabat Ini Menangi Pilkada. Begini Tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo
TribunJatim
Syahri Mulyo 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) dalam hitung cepat Pilkada Tulungagung 2018. Sampai saat ini, Syahri Mulyo merupakan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, apa yang menjadi hasil Pilkada tersebut merupakan keinginan masyarakat.

“Menurut undang-undang kan kalau ada calon kepala daerah yang bermasalah hukum namun belum dikenakan kekuatan hukum tetap akan lanjut berproses di pilkadanya, soal hasilnya itu lah yang diinginkan masyarakat, suara rakyat adalah suara Tuhan,” ucapnya saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Baca: Erupsi Gunung Agung, Dua Penerbangan Dari Maumere ke Bali Batal   

Baca: Empat Orang Tewas Mengenaskan Ditembaki Pria Telanjang di Nashville Amerika Serikat

Baca: Bandara Ngurah Rai Tutup Pukul 7 Malam, 446 Flight Tak Beroperasi dan 74.928 Penumpang Terdampak

Mantan anggota DPR periode 2009-2014 itu mengatakan jika yang bersangkutan menang dalam hitung suara KPU, maka akan tetap dilantik sampai nanti sudah diputuskan dengan kekuatan hukum mengikat.

Tjahjo menjelaskan bahwa fenomena serupa tidak pertama kali terjadi di Indonesia.

“Dulu-dulu pernah ada yang seperti ini, nanti ya tetap dilantik, kalau sudah diputus bersalah ya kita ikuti sebagai negara hukum,” pungkasnya.

Syahri Mulyo yang berpasangan dengan Maryoto Bhirowo memperoleh suara 60,1 persen dalam hitung cepat mengalahkan rivalnya Margiono-Eko Prisdianto yang mengumpulkan 39,9 persen suara yang masuk.

Syahri ditangkap KPK sebelum Hari Raya Idul Fitri 2018 lalu karena diduga menerima suap Rp 1 miliar terkait proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Untuk kasusnya tersebut, Syahri Mulyo disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Model Marisa Papen Bikin Foto Telanjang di Tembok Ratapan Yerusalem, Begini Reaksi Dunia

 Tanggapan Pimpinan KPK

Halaman
123
Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved