Pilkada Serentak 2018

Meski Ditahan KPK, Pakar Hukum Tata Negara Minta Mendagri Harus Tetap Lantik Bupati Tulungagung

Kemenangan Calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam pilkada serentak, Rabu (27/6/2018), memunculkan berbagai diskusi.

Meski Ditahan KPK, Pakar Hukum Tata Negara Minta Mendagri Harus Tetap Lantik Bupati Tulungagung
TribunJatim
Syahri Mulyo 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kemenangan Calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam pilkada serentak, Rabu (27/6/2018), memunculkan berbagai diskusi terkait dengan statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi yang sedang ditahan KPK.

Namun, Mendagri Tjahjo  Kumolo menegaskan, yang bersangkutan akan tetap dilantik menjadi bupati Tulungagung sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan yang bersangkutan dan bersalah dan dihukum penjara.

Penegasan Mendagri ini ditegaskan pula oleh Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin.

"Dia tetap dilantik. Nanti setelah dia terdakwa baru dia diberhentikan sementara," ujar Irmanputra Sidin, kepada Tribunnews.com, Jumat (29/6/2018), sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Hal ini dia sampaikan mencermati kemenangan mantan Bupati Syahri Mulyo yang berstatus tersangka korupsi oleh KPK.

Baca: Tersangka KPK Syahri Mulyo Menang di Pilkada Tulungagung, Bagaimana Nasibnya?

Selanjutnya, jelas dia, ketika sudah ada keputusan tetap atau inkrah, barulah yang bersangkutan diberhentikan secara permanen.

"Bila ada keputusan yang inkrah, baru dia berhenti permanen," tegasnya.

Lebih jauh ia melihat definisi korupsi yang terlalu luas bisa menjadi faktor masih menangnya tersangka dugaan kasus korupsi, seperti Syahri Mulyo menjadi Bupati Tulungagung dalam Pilkada 2018.

"Karena terlalu luasnya definisi korupsi, bagi masyarakat belum tentu semuanya ada keutungan masyarakat yang dirugikan akibat kasus korupsi tersebut," ujar Irmanputra Sidin.

Baca: Walaupun Ditahan KPK, Petahana Syahri Mulyo Unggul di Pilkada Tulungagung

Dengan demikian, dia menilai ke depannya perlu dipikirkan untuk menajamkan definisi korupsi itu sehingga bisa dipahami benar-benar oleh masyarakat.

Halaman
123
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help