Ahok Tak Bisa Dicalonkan sebagai Capres maupun Cawapres pada Pilpres 2019 Mendatang. Ini Alasannya!

Kesempatan Ahok tertutup untuk menjadi capres maupun calon wakil presiden (cawapres), termasuk menjadi menteri sekalipun.

Ahok Tak Bisa Dicalonkan sebagai Capres maupun Cawapres pada Pilpres 2019 Mendatang. Ini Alasannya!
KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZA
Basuki Tjahaja Purnama 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Gencarnya spekulasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang masuk dalam survei tokoh paling populer dalam calon presiden (capres) 2019 mendapat tanggapan dari pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Mahfud MD
Mahfud MD (Kompas.com)

Pascamenjadi terdakwa kasus penistaan agama, elektabilitas Ahok sebagai politikus pun tidak sepenuhnya menurun, seperti yang dilaporkan tiga lembaga survei yaitu Poltracking Institute, Indo Barometer, dan Median.

Namun, menurut Mahfud MD, kesempatan Ahok sudah tertutup untuk menjadi capres maupun calon wakil presiden (cawapres), termasuk menjadi menteri sekalipun.

Baca: Quick Count Pilkada Gubernur NTT. Versi SMRC Pasangan Victory-Joss Melejit

Baca: Kapolres TTS Minta Semua Pihak Menahan Diri Menunggu Pengumuman Resmi KPU

Baca: KPU NTT Tak Gelar Quick Count Pilgub NTT. Ini Alasan yang Disampaikan Ketua KPU!

"Tidak bisa (mencalonkan) kalau untuk presiden dan wakil presiden, karena dia (Ahok) dihukum dua tahun, dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih, itu sudah pasti tidak bisa, jadi menteri juga tidak bisa," kata Mahfud MD dalam tayangan Aiman Kompas TV yang dipublikasikan Youtube, Selasa (26/6/2018).

Namun, Mahfud menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki vonis tertentu untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Vonis MK dahulu menyatakan bahwa orang yang sudah keluar dari tahanan bisa mencalonkan diri.

Kini, keputusan MK tersebut telah tertuang dalam UU Pilkada yang menyebutkan bahwa terdakwa yang keluar tahanan harus mengakui dirinya pernah menjadi mantan tahanan tanpa dibatasi waktu lama tahanan oleh MK.

Hal tersebut tidak berlaku bagi capres, cawapres, maupun menteri.

"Jadi gubernur, wakil gubernur, walikota, bupati, tidak ada masalah?" tanya Aiman.

Mahfud menjawab tidak ada masalah jika Ahok mencalonkan diri menjadi jabatan-jabatan tersebut.

"Presiden, wakil presiden, menteri tidak bisa karena undang-undangnya berbeda dan setiap pengujian MK itu hanya berlaku untuk undang-undang yang bersangkutan," jawab Mahfud MD.

Simak video pernyataan Mahfud MD berikut:

Editor: Bebet I Hidayat
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help