Lakukan Sidak di Hari Pertama Masuk Kerja, Ini Jumlah ASN yang Tidak Masuk Kantor di Nagekeo

Asisten I Lorens Pone, Asisten II Bernard Fansiena, Asisten III Ardus Mola dan Kepala Badan Kepegawaian, Bertin Seke, melakukan inspeksi mendadak

Lakukan Sidak di Hari Pertama Masuk Kerja, Ini Jumlah ASN yang Tidak Masuk Kantor di Nagekeo
POS-KUPANG.COM/Gordi Donofan
Asisten II Setda Nagekeo, saat melakukan sidak, Kamis (21/6/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY - Asisten I Lorens Pone, Asisten II Bernard Fansiena, Asisten III Ardus Mola dan Kepala Badan Kepegawaian, Bertin Seke, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dihari pertama masuk kerja pasca cuti bersama dilingkupa Pemda Nagekeo, Kamis (21/6/2018).

Sidak bertujuan untuk memastikan kehadiran ASN dan THL pasca libur lebaran. Ini juga sesuai dengan perintah dari Kemenpan RI untuk melihat sejauh mana ASN patuh terhadap aturan yang ada atau tidak.

Baca: Panwas Malaka Mantapkan Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara

Kepala Badan Kepegawaian Nagekeo, Bertin Seke, kepada POS-KUPANG.COM, menjelaskan, sidak yang dilakukan menemukan masih banyak ASN dan THL yang tidak masuk kerja. Pihaknya sudah mendata secara mendetail guna dikirimkan ke Kemenpan sesuai dengan aturan dan surat edaran menteri.

Pria yang akrab disapa Bertin ini menyebutkan, jumlah ASN lingkup Pemda Nagekeo yaitu, 3.292. Yang masuk kerja dihari pertama berjumlah 3.141 sedangkan yang tidak masuk 115 orang.

Bertin juga menyebutkan, jumlah THL di Pemda Nagekeo, 1045 orang. Yang masuk kerja dihari pertama berjumlah 930 orang sedangkan yang tidak masuk kerja ada 115 orang.

"Laporan ini sudah kami kirim ke Kemenpan RI kemarin sekitar jam 14.00 Wita. Selain itu masih banyak ASN yang terlambat dan tidak ikut apel dihari pertama, " ujar Bertin, Jumat (22/6/2018).

Bertin menyebutkan, untuk sanksi bagi yang tidak masuk kerja tentu melihat regulasi yang ada. Untuk yang tidak masuk diserahkan kepada pimpinan OPD masing-masing. Sedang bagi pimpinan OPD yang tidak masuk akan diserahkan langsung ke Bupati.

"Kita buat surat ke pimpinan OPD masing-masing. Pimpinan OPD yang akan memberikan sanksi bagi yang tidak masuk. Baik dalam bentuk teguran lisan maupun, sanksi lainnya yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, " papar Bertin. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help