Fary Francis Lantik GEKIRA NTT

Suara Kebangsaan GEKIRA dari NTT untuk Indonesia Raya

Tidak ada ruang bagi ormas manapun untuk mengutak-atik konsensus ini dengan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Suara Kebangsaan GEKIRA dari NTT untuk Indonesia Raya
Istimewa
Fary Francis memberikan sambutan saat deklarasi dan pelantikan pengurus Gekira NTT di Kupang, Senin (11/6/2018). 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) menyatakan bahwa organisasi massa manapun yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi bernegara, harus ditolak dan dilarang eksistensinya di tanah air Indonesia.

Ketua Umum Gekira, Fary Francis dalam rilisnya yang diterima, Senin (11/6/2018), mengatakan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah empat konsensus kebangsaan yang sudah final sebagai fondasi bangunan kebangsaan ini. Untuk itu, Fary dalam deklarasi dan pelantikan Pengurus Gekira NTT di Hotel Maya, Kupang, Senin petang, mengatakan, tidak ada ruang bagi ormas manapun untuk mengutak-atik konsensus ini dengan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"GEKIRA sebagai organisasi sayap Partai GERINDRA sangat mendukung ideologi perjuangan partai dan akan berada di garda terdepan dalam menjaga dan menghidupkan Pancasila dan UUD 1945, mempertahankan keutuhan dan persatuan NKRI serta menghayati spirit kebinekaan sebagai bangsa yang satu. GEKIRA menolak dengan tegas berbagai paham radikal, terorisme yang merong-rong keutuhan bangsa ini dan dapat membuat tenunan kain persatuan terkoyak. Tak ada tempat bagi radikalisme. Tak ada ruang bagi terorisme di sejengkal pun tanah air Indonesia ini," tegas Fary.

Fary mengatakan, GEKIRA mengajak dan menghimbau semua anak bangsa untuk tetap menjaga persatuan, saling bekerja sama membangun bangsa, menghidupkan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak mudah terprovokasi oleh aneka informask hoax serta upaya-upaya segelintir pihak yang mengancam kedaulatan bangsa.

"GEKIRA meminta agar negara harus hadir dalam setiap persoalan rakyat. Negara mesti menjamin keselamatan dan kenyamanan rakyat dari berbagai aksi radikal, teroris dengan tetap tidak berkompromi pada kekuatan-kekuatan yang dapat mencederai Pancasila dan UUD 1945," tegasnya. **

Penulis: Sipri Seko
Editor: Sipri Seko
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help