KPU Larang Eks Koruptor Menjadi Caleg

kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial

KPU Larang Eks Koruptor Menjadi Caleg
pos kupang.com. gordi donofan
Petugas saat melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara di Aula Kantor KPU Nagekeo, Kamis (31/5/2018).

POS KUPANG.COM - - Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat.

"Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain," ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa.

Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu praktik korupsi juga membuat lembaga-lembaga publik terpuruk sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional.

"Oleh karenanya pelaku kejahatan korupsi tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana umum lainnya," ujar dia.

Namun di sisi lain, dia mengatakan The Indonesian Institute juga berpandangan pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi juga patut menjadi perhatian.

Misalnya dengan memberikan vonis berat pada proses peradilan.

Sebelumnya KPU memutuskan melarang mantan narapidana koruptor maju menjadi caleg dalam Pemilu 2019. Aturan KPU itu mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. (*)

Baca: Habis Nikah Pasutri Langsung Dapat Akte Perkawinan

Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved