Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Kota Kupang terkait Rencana Penutupan Lokalisasi

Pemkot harus mempunyai program penangulangan prostitusi pasca Penutupan tempat-tempat Prostitusi itu.

Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Kota Kupang terkait Rencana Penutupan Lokalisasi
POS KUPANG/NOVEMY LEO
Dra. Balkis Soraya Tanof, M.Hum, Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Lexy Manafe

POS-KUPANG.COM|KUPANG-Sosiolog, Dra. Balkis Soraya Tanof, M.Hum yang juga merupakan dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang ini, ikut menanggapi rencana penutupan tempat-tempat lokalisasi di Kota Kupang.

Kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (12/5/2018) Ia mengungkapkan, pemerintah harus mempunyai solusi sebelum dan sesudah penutupan tempat-tempat prostitusi tersebut.

Karena itu ia menyarankan kepada pemerintah terkait untuk melakukan beberapa hal yang mungkin bisa meminimalisir dampak negatif dari penutupan itu.

Pertama, sebelum melakukan penutupan, pemerintah perlu membuat forum dialog antara Pemkot dengan masyarakat sekitar lokalisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan DPRD Kota Kupang untuk mencari solusi bersama demi terwujudnya ketertiban sosial di Kota Kasih yang bebas Konflik Kepentingan ini.

"Selain dialog, pemerintah Kota Kupang perlu melakukan atau meniru apa yang dilakukan walikota Surabaya, ibu Risma dalam penutupan lokalisasi Dolli," sarannya

Hal terakhir yang harus dilalkukan, menurutnya, adalah sosialisasi regulasi secara intens melalui OPD terkait dan bekerjasama dgn TP PKK Kota Kupang dan LSM berkaitan degan dampak negatif dari adanya praktek prostitusi secara sosial maupun kesehatan sehingga adanya kesadaran untuk menciptakan masayarakat yang sehat dimulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, Pemkot harus mempunyai program penangulangan prostitusi pasca Penutupan tempat-tempat Prostitusi itu.

"Jangan menempatkan perempuan sebagai masalah, tetapi melihat secara proporsional. Sehingga pembinaan sosial melalui Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Agama, Rehabilitasi Rasa Percaya diri dan harga diri hidup normal dalam masyarakat dan Rehabilitasi Sosial , Ketrampilan melalui Pelatihan dan bantuan Modal sebagai Jaminan Sosial untuk Hidup mandiri dan Sehat," tutupnya. (*)

Baca: Ternyata Jumlah Surat Suara Dicetak KPU Ende 168.147 Lembar

Penulis: Lexy Manafe
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help