Dinas Nakertrans Diminta awasi Tenaga Kerja Asing di NTT

Komisi V DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Nakertrans mengawasi serta memonitor tenaga kerja asing di wilayah NTT.

Dinas Nakertrans Diminta awasi Tenaga Kerja Asing di NTT
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Yohanes Rumat,S.E 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komisi V DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) agar mengawasi serta memonitor terhadap tenaga kerja asing yang ada di wilayah NTT.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat, S.E saat rapat Paripurna DPRD NTT di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Rabu (16/5/2018).

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Take Ofong, S.Fil. Hadir pada rapat ini Sekda NTT, Ir. Ben Polo Maing, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTT.

Laporan Komisi V DPRD NTT ini terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Perpanjangan retribusi izin mempekerjakan Tenaga Asing.

Menurut Rumat, perlu ada pengaturan tentang perpanjangan Restribusi izin mempekerjakan tenaga asing.

"Jadi dengan memperhatikan penjelasan dan data dari Dinas Nakertrans NTT, maka kami dorong agar perlu untuk dilakukan peningkatan dan pengawasan serta monitoring terhadap tenaga kerja asing. Ranperda ini harus diperhatikan benar sehingga dapat dirasakan bagi para tenaga kerja asing di NTT," kata Rumat.

Dia menjelaskan, ranperda itu diharapkan bisa mengatur materi tentang pencegahan adanya persaingan usaha dan kepemilikan usaha serta pengawasan yang ketat sehingga tidak menimbulkan dampak sosial dan dampak lainnya.

"Pengawasan terhadap tenaga kerja asing tentu menjadi hal penting prioritas utama, karena itu Komisi V DPRD NTT mendukung langkah pemerintah dalam hal rencana usulan Ranperda ini," katanya.

Komisi V DPRD NTT, lanjut Rumat, sangat mengharapkan pembahasan Ranperda itu bisa selesai dalam waktu dekat dan ditetapkan sebagai Perda untuk mengatur atau sebagai payung hukum. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved