Paket Tahun-Konay Sebut Insentif RW, RT dan Linmas Sebagai Bentuk Perbudakan Moderen

Salah satu sesi dalam debat publik putaran pertama Pilkada TTS adalah sesi tanya jawab antara Paslon Bupati dan Wakil Bupati TTS.

Paket Tahun-Konay Sebut Insentif RW, RT dan Linmas Sebagai Bentuk Perbudakan Moderen
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Empat Paslon Bupati dan Wakil Bupati TTS sedang mengikuti debat publik putaran pertama Pilkada TTS di Gor Nekmese, Selasa (15/5/2018). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOE - Salah satu sesi dalam debat publik putaran pertama Pilkada TTS adalah sesi tanya jawab antara Paslon Bupati dan Wakil Bupati TTS.

Dalam sesi tersebut, Paket Naitboho-Kase menanyakan terkait program peningkatkan insentif ketua RW, RT dan Linmas yang dicanangkan paket Tahun-Konay dalam visi misinya.

Paket Naitboho-Kase menanyakan sumber pembiayaan insentif tersebut, karena mengingat APBD Kabupaten TTS yang kecil sehingga dirasa hal tersebut sulit direalisasikan.

Menjawab pertanyaan tersebut, paket Tahun-Konay mengatakan, untuk rakyat tidak boleh ada hitung kali bagi. Jika ABPD tidak mampu, minta ke pemerintah propinsi, jika propinsi tidak mampu minta ke pusat.

Paket Tahun-Konay menilai besaran insentif yang diterima para ketua RW, RT dan Linmas saat ini sebagai bentuk perbudakan moderen oleh pemerintah. Besaran

insentif yang diberikan tidak masuk masuk akal. Oleh sebab itu, jika Tahun-Konay terpilih, insentif para ketua RW, RT dan Linmas akan dinaikan.

"Para ketua RW, RT dan Linmas bekerja 24 jam. Oleh sebab itu, insentif yang hanya sebesar Rp. 250.000 sangat tidak masuk akal. Hal itu merupakan bentuk perbudakan moderen. Ahok saja bisa menaikan insentif RW dan RT di Jakarta menjadi belasan juta kenapa kita di TTS tidak bisa. Oleh sebab itu, jika Tahun-Konay terpilih, insentif RW, RT dan Linmas akan dinaikan," Sebut Epy Tahun dan Armi Konay.

Ketika ditanyakan terkait besaran kenaikan insentif, paket Tahun-Konay mengaku masih menghitungnya.

Keduanya mengaku sudah menghitung besaran anggaran untuk membayar insentif RW, RT dan Linmas.

Dari perhitungan tersebut, keduanya menilai mengaku APBD dan Dana Desa masih mampu membiayai hal tersebut. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help