Buruh Pelabuhan Tidak Boleh Mencuri

Hak kewajiban itu telah dituangkan dalam draf perjanjian kerja bersama antara penyedia jasa tenaga kerja (TKBM) dan perusahaan bongkar muat (PBM)

Buruh Pelabuhan Tidak Boleh Mencuri
pos kupang.com, frans krowin
Aparat Polres Lembata saat mengawal Hari Buruh Internasional di Lapangan Harnus 16 Lewoleba, Selasa (1/5/2018) 

Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Frans Krowin

POS KUPANG.COM| LEWOLEBA - Setiap buruh harus memperhatikan hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Laut Lewoleba, Kabupaten Lembata.

Hak kewajiban itu telah dituangkan dalam draf perjanjian kerja bersama antara penyedia jasa tenaga kerja (TKBM) dan perusahaan bongkar muat (PBM) atau para pengusah yang sudah diajukan kepada pemerintah.

Hak dan kewajiban buruh itu tertuang dalam BAB VIII tentang ketentuan khusus pasal 12 ayat 2. Pada ayat tersebut tertulis, a, kewajiban para buruh.

Pertama, bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan atau diatur dalam aturan organisasi dan atau yang disepakati bersama perusahaan bongkar muat (PBM).

Kedua, tidak mencuri atau menggelap barang milik pengusaha dan ketiga, tidak mabuk-mabukan saat bekerja.

Sedangkan hak para buruh, adalah mendapatkan upah sesuai volume pekerjaan dan berikutnya, mendapatkan biaya asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada BAB IX draf tersebut diatur soal penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan dari pasal-pasal yang termaktub dalam draf tersebut, maka penyelesaiannya diatur sesuai pasal 13 ayat 1, 2 dan 3.

Ayat 1 menuliskan, untuk menyelesaikan perselisihan itu, pada tingkat pertama diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, yaitu antara serikat pekerja TKBM dengan pengusaha bongkar muat (PBM) yang bersangkutan.

Suasana misa syukur Hari Buruh Internasional di Lapangan Harnus 16 Lewoleba, Selasa (1/5/2018).
Suasana misa syukur Hari Buruh Internasional di Lapangan Harnus 16 Lewoleba, Selasa (1/5/2018). (pos kupang.com, frans krowin)

Ayat 2, apabila dalam musyawarah itu tidak dicapai kata mufakat, maka persoalan diserahkan kepada kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Laut Lewoleba selaku pembina.

Ayat 3, apabila usaha pada butir ke-2 tidak tercapai penyelesaian, maka perselisihan itu akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Perlindungan Hubungan Industrial (PPHI). (*)

Baca: NTT Sabet 3 Medali Emas, 2 Perak dan 2 Perunggu

Penulis: Frans Krowin
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help