WOW! Setelah 2019, PSI Bakal Pecat Anggotanya di DPR yang Suka Lakukan Hal ini
Sejauh ini Garce Natalie optimistis sosok yang mendaftar sebagai calon legislatif dari PSI adalah orang-orang yang berintegritas.
lihat foto
POS-KUPANG.COM|JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan akan selalu mengontrol anggotanya di DPR, apabila lolos ke parlemen periode 2019-2024.
PSI berjanji akan mengambil langkah tegas, jika anggotanya di DPR melakukan pelanggaran hukum dan etika, seperti korupsi hingga bolos kerja.
"Jangankan korupsi, sering enggak masuk saja, atau enggak jelas produktivitas mau apa selama bekerja selama jadi wakil rakyat di parlemen sana, itu bisa berujung pada PAW (Pergantian Antar Waktu) atau pemecatan," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie, di sela acara seleksi bakal calon legislatif PSI, di Kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (28/4/2018).
Baca: Jadi Dirut Bulog, Budi Waseso Disebut Bawa Angin Segar Jelang Idulfitri Tahun 2018
Grace mengatakan, sejauh ini ia optimistis sosok yang mendaftar sebagai calon legislatif dari PSI adalah orang-orang yang berintegritas.
Beberapa calon bahkan rela meninggalkan pekerjaan mereka yang sudah nyaman, untuk terjun ke dunia politik.
Namun, pengawasan terhadap anggota PSI di DPR nanti harus tetap dilakukan.
Untuk itu, PSI kini tengah membangun aplikasi.
Dengan aplikasi itu, setiap anggota DPR dari PSI bisa melaporkan kinerja mereka setiap harinya kepada konstituen.
Konstituen juga bisa memberikan masukan hingga penilaian atas setiap kinerja Anggota DPR.
Baca: NAH LOH! Hakim ini Tak Percaya Setya Novanto dan Isterinya Masih Romantis?
Jadi, anggota DPR dari PSI tidak perlu menunggu masa reses dan turun ke dapil untuk berinteraksi dengan konstituen.
"Kalau ada anggota dewan yang keseringan bolos, misalnya enggak jelas pelaporan kinerjanya, apalagi korupsi, itu bisa dipecat berdasarkan laporan ataupun penilain dari konstituen," kata Grace.
Menurut mantan presenter televisi ini, nantinya setiap anggota DPR dari PSI akan menandatangani dokumen kontrak mengenai aturan main yang harus mereka ikuti.
Dengan begitu, apabila ada anggota DPR yang melenceng dari aturan yang sudah disepakati, PSI memiliki kekuatan hukum untuk langsung memecat mereka.
