Kasus Hunian Palue, Tidak Bisa Hanya Berhenti di Kepala dan Bendahara BPBD
Pidana korupsi berhubungan dengan penggunaan wewenang yang melanggar hukum sehingga merugikan keuangan negara
Penulis: Eugenius Moa | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a
POS-KUPANG.COM | MAUMERE- Majelis hakim perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan rumah bagi pengungsi korban letusan Gunung Rokatenda Palue di Pulau Besar, Kabupaten Sikka, Pulau Flores telah memvonis mantan Kepala dan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Silvester Tibo dan Maria Advensia.
Kejaksaan Negeri Maumere didesak membuka kembali pemeriksaan terhadap Bupati Sikka, Drs.Yoseph Ansar Rera yang pernah menjalani dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Maumere pada akhir tahun 2016.
"Kasus yang menjadikan Silvester Tibo menjadi pesakitan tidak bisa hanya dia yang bertanggungjawab. Pidana korupsi berhubungan dengan penggunaan wewenang yang melanggar hukum sehingga merugikan keuangan negara," kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Marianus Gaharpung S.H, M.S, menghubungi pos-kupang.com, Sabtu (21/4/201).
"Pertanyaannya adalah siapa penanggungjawab tunggal pengelolaan keuangan daerah. Tidak ada alasan Bupati Sikka tidak diperiksa," ujar Marianus.
Kasus hunian Palue, kata Marianus, sudah bergulir dari Kepala Kejaksaan Negri Maumere. "Kenapa juga tidak jalan-jalan. Ada apa dengan ini semua. Sekarang dengan Kejari yang baru sudah sekian lama bertugas di Maumere juga belum memanggil Ansar Rera," tanya Marianus.
Menurut Marianus, tidak mungkin Silvester Tibo bertindak tanpa perintah orang lain. Dia takut. Pasti ada yang menyuruh yaitu yang punya wewenang dalam hal ini bupati, sehingga aneh kalau yang perintah tidak diperiksa dan yang menjalankan perintah dipidana.
"Ini hukum bisa dibalik balik bingung jadinya," tandas Marianus. (*)
Baca: Tak hanya Ayah dan Suaminya, Inilah Pria-pria dalam Kehidupan RA Kartini
