PosKupang/

Tak Putuskan Kontrak Proyek Kantor Bupati, DPRD Nilai Pemkab Sikka Tak Berwibawa

Meski kontrak Proyek Kantor Bupati berakhir Desember 2017 dan tambahan waktu 90 hari telah berakhir, rekanan tak mampu selesaikan.

Tak Putuskan Kontrak Proyek Kantor Bupati, DPRD Nilai Pemkab Sikka Tak Berwibawa
POS KUPANG/EUGENIUS MOA
Kantor Bupati Sikka di Jalan El Tari Kota Maumere, yang belum diselesaikan, Selasa (17/4/2018). 

Laporan Wartawan  POS-KUPANG.COM, Eginius  Mo’a

POS-KUPANG.COM|MAUMERE - Belum  diputus kontrak  proyek  Kantor  Bupati  Sikka  senilai Rp  26 Miliar di  Jalan  El Tari,  Kota Maumere menciptakan pertanyaan beragam.

Meski  kontrak multi years sudah berakhir  28 Desember  2017 dan tambahan  waktu  90  hari  juga telah berakhir, rekanan  tak  mampu  menyelesaikan pekerjaan.

Terhadap hal ini, Ketua Fraksi PKPI DPRD Sikka, Alfridus Daeng menilai pemerintah tidak berwibawa dan tidak tegas.

“Untuk  putus kontrak dengan  rekanan  saja tidak  mampu. Kalau  tidak diputus kontrak maka  tidak  ada hitam di atas putihnya,” kata Alfridus  Aeng,  dalam  rapat Badan  Anggaran (Banggar)  DPRD   mendahului  perubahan  APBD  2018, di ruang sidang utama DPRD,  Selasa  ((17/4/2018).

Baca: Dekan FK Undana Kupang Alami Hal Istimewa Saat Pelantikan 28 Dokter Baru

Afridus  menegaskan, kesepakatan  rapat konsultasi  Plt Bupati  Sikka, Drs.Paolus Nong Susar,  dengan Plt Ketua  DPRD  Sikka dan  ketua-ketua  fraksi  adalah  putus kontrak. Pemerintah  daerah  melaksanakan  keputusan  itu.

Alfridus meningatkan bahwa kontrak  multiyears atas  proyek  yang  kepala  daerahnya  mengikuti kontes  pemilukada  tidak  boleh melampui  masa  jabatan  kepala daerah.

Bupati  Sikka, incumbent  Drs.Yoseph  Ansar  Rera mengikuti  kembali  pemilukada  2018. 

“Itu  aturannya, kalau   aturan ini  dilanggar maka   pencalonan kepala daerah  bisa didiskualifikasi,” tegas  Alfridus.   

Baca: WAH! Kecamatan Macang Pacar Manggarai Barat Terbanyak Belum Cetak KTP Elektronik

Ketua  Fraksi Partai  Nasdem, Siflan  Angin, mempertanyakan  performance rekanan  proyek  kantor Bupati  Sikka yang katanya  profesional  ternyata tidak  mampu  menyelesaikan  proyek.

“Dulu  pemerintah menyatakan  rekanan profesional. Ternyata  tidak bisa  kerja  selesai.

Mau  rapat  dengar pendapat (RDP) bicara  apa  lagi.  Saya  dengar namanya saja  tidak  suka. Putus kontrak.  Dari  awal  kerja sudah bermasalah,” Siflan berapi-api. (*)

Penulis: Eugenis Moa
Editor: Frederikus Riyanto Bau
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help