Organda Flotim Tolak Revisi UU Lalu Lintas dan Jalan Raya

Mukin menegaskan menolak revisi terutama karena memberikan peluang kendaraan roda dua menjadi transportasi umum.

Organda Flotim Tolak Revisi UU Lalu Lintas dan Jalan Raya
pos kupang.com, feliks janggu
Ketua Organda Flotim, A.A. Inyo Mukin

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Flores Timur menolak rencana DPR RI merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Didampingi Sekretaris Organda H. Syarifuddin Soma, Ketua Organda A.A. Inyo Mukin kepada Pos Kupang.com Selasa (17/4/2018) menegaskan pemerintah pusat jangan menjadikan Jakarta standar untuk kota-kota terpencil di seluruh Indonesia.

Ojek online di Jakarta atau Gojek pas untuk Jakarta, tapi belum untuk kota-kota kecil seperti Kota Larantuka.

"Kalau ojek mendapat payung hukum, maka mereka juga akan meminta hak fasilitas dari pemerintah. Nanti kacau semua," kata Mukin.

Mukin menegaskan menolak revisi terutama karena memberikan peluang kendaraan roda dua menjadi transportasi umum.

"Kecelakaan paling banyak dan menelan nyawa manusia paling banyak itu motor. Dari sisi keamanan, kenyamanan dan keselamatan, motor sangat tidak memenuhi semua kriteria itu," kata Mukin.

Mukin memprediksi jika ojek menjadi transportasi umum, maka akan ada peningkatan yang signifikan angka kematian karena kecelakaan di jalan raya.

"Juga akan ada keributan antara ojek online dan organda, pusing polisi dan dinas perhubungan untuk atur ini semua," kata Mukin.

Menurut Syarifuddin memberi payung hukum terhadap ojek online, sama dengan membatasi operasional ojek-ojek pribadi di seluruh Indonesia.

"Orang ojek itu untuk keberlangsungan hidup keluarga. Kalau ojek online diatur, sama dengan membatasi siapa pun yang mau cari uang dadakan sekedar bertahan hidup dari kesusahan," kata Syarifuddin.

Syarifuddin mengharapkan DPR RI dalam menghasilkan produk hukum jangan lagi sewenang-wenang seperti yang dipertontonkan selama ini.

"Buka ruang diskusi dengan masyarakat, jangan sewenang-wenang. Lihat di Jakarta Gojek itu diincar dan dipukul, apa mau bawa masalah yang sama ke daerah," kata Syarifuddin.

Karena itu, Organda Flotim menolak revisi UU Lalu Lintas dan belum saatnya ojek online hadir di daerah-daerah di Indonesia. (*)

Baca: Miliki Reefer Mampu Tampung 36 Box Kontainer

Penulis: Felix Janggu
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved