Para Kepala SD di Solor Mengadukan Pengelolaan Dana BOS ke DPRD Flotim

Para Kepala Sekolah Dasar (SD) dari Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan mendatangi Kantor DPRD Flores Timur, Senin (16/4/2018).

Para Kepala SD di Solor Mengadukan Pengelolaan Dana BOS ke DPRD Flotim
POS-KUPANG.COM/FELIKS JANGGU
Belasan kepala Sekolah Dasar (SD) dari Kecamatan Solor Barat dan Solor Selatan (membelakangi kamera) bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Flotim mengadukan pengelolaan dana BOS, Senin (16/4/2018).

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Para Kepala Sekolah Dasar (SD) dari Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Flores Timur, Senin (16/4/2018).

Mereka mengadukan pengelolaan dana BOS antarsekolah di Solor Barat dan Solor Selatan tersendat karena LPj tahun 2017 belum dituntaskan.

Baca: Agus Boli Galang Dana Dukung Panitia MTQ di Solor Timur, Ia Sendiri Alokasikan Gaji Bulan April

Para kepala sekolah beralasan, belum tuntasnya LPj dana BOS disebabkan belum maksimalnya pendampingan dari Dinas PKO Flotim terhadap para kepala SD, bendahara dan operator sekolah.

Kepsek, bendahara dan operator sekolah perlu dilakukan penajaman dengan bimtek pengelolaan dana BOS sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS 2017/2018.

Baca: Dukung Pengembangan Garam, Masyarakat Solor Siapkan 1.500 Hektar Lahan

Bimtek pengelolaan dana BOS mengikuti alur pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai SIMDA.

Para kepsek mengeluhkan variasi penjelasan tim Dinas PKO Flotim terkait juknis pengelokaan Dana BOS.

Pengelolaan dana BOS mengurus waktu dan energi para guru berdampak pada menurunnya kinerja guru.

Baca: Wow! Di Pulau Solor Sudah Ada Alat Pencampur Aspal

Terdapat diskriminasi perhatian terhadap sekolah negeri dan swasta. PKO Flotim menganaktirikan sekolah-sekolah swasta dalam pendampingan pengelolaan dana BOS.

Selain masalah pengelolaan dana BOS, para kepala SD ini juga mengeluhkan masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru di Flotim.

Kesra, sertifikasi guru, non sertifikasi guru, gaji ke-13 dan tunjangan hari raya agar diberikan tepat waktu karena kehidupan keluarga para guru bertumpu kepada sumber keuangan dimaksud.

Pimpinan dan Anggota DPRD Flotim mendengarkan semua aspirasi para kepala sekolah untuk kemudian akan dicarikan solusinya bersama pemerintah daerah. (*)

Penulis: Felix Janggu
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help