PosKupang/

Mendagri Perintahkan Disdukcapil Terbit NIK Pemilih

calon pemilih tidak ditemukan dalam data base kependudukan Disdukcapil kabuoaten/ kota dapat meberbitkan NIK dengan persyaratan dan tata cara

Mendagri Perintahkan Disdukcapil Terbit NIK Pemilih
POS KUPANG/ADIANA AHMAD
Anggota KPU Nagekeo, Aloysius Kaki kembalikan berkas tidak sah untuk diperbaiki kepada tim pemenangan cabup-cawabup Nagekeo di Kantor KPU Nagekeo, Rabu (17/1/2018). 

Laporan wartawan poskupang.com, adiana ahmad

POS-KUPANG.COM, MBAY--Perbedaan data pemilih hasil verifikasi dan validasi melalui coklit dan DP4 by name, by address di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Nagekeo mengharus KPU Nagekeo berkoordinasi dengan KPU Pusat dan Menteri Dalam Negeri.

Pasalnya hasil coklit yang dilakukan KPU Nagekeo menemukan banyak pemilih tidak terdaftar dalam DP4 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo.

Dampaknya, pemilih tersebut tidak memiliki NIK dan tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependududukan dan Catatan Sipil setempat.

Untuk mengakomodir hak pilih warga yang tifak terdaftar dalam DP4, Mebteri Dalam Negeri mengeluarkan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk menerbitkan NIK bagi pemilih yang belum memiliki NIK.Tentu dengan syarat dan ketentuan yang ketat.

Dalam Surat Mendagri tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Prof.DR.Zudan Arif Fakrulloh,S.H, M.H diperintahkan:

Pertama, bahwa dari hasil pencocokan dannpenelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dituangkan dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran telah ditemukan adanya kolom NIK calon pemilih dalam daftar dimaksud dalam kondisi kosong atau tidak diisi.

Sehubungan dengan kosongnya kolom NIK dalam daftar dimaksud, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/ kota agar menerbitkan NIK bagi calon pemilih tersebut.

Kedua, berkaitan permintaan KPU tersebut, Mendagri memibta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diadukcapil) mengambil langkah: 1), bahwa daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU sudah memuat data antara lain: NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamat dan jenis disabilitas. 2).

Permohonan penerbitan NIK oleh KPU agar disikapi dengan mengembalikan permohonan tersebut kepada KPU dengan maksud agar KPU terlebih dahulu melakukan pengecekan NIK calon pemilih tersebut dengan menggunakan hak akses yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Kepebdudukan dan Pencatatan Sipil kepada KPU. 3).Dalam hal KPU tidak mampu mencari atau melengkapi NIK calon pemilih yang kosong dimaksud Dinad Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota dapat membantu KPU dalam penerbitan NIK dengan tahapan: melakukan pencarian NIK di dalam data base kependudukan dengan cara konsolidasi/ sinkronisasidata SIAK. Dalam hal NIK calon pemilih dimaksud ditemukan dalam data base kependudukan dan terbukti merupakan penduduk yang berdomisili di provinsi atau kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pemilihan maka NIK dimaksud dapat diserahkan kepada KPU untuk proses lebih lanjut.

Dalam hal NIK calon pemilih tidak ditemukan dalam data base kependudukan Disdukcapil kabuoaten/ kota dapat meberbitkan NIK dengan persyaratan dan tata cara penerbitan NIK mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 25 tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setelah NIK diterbitkan dilakukan perekaman KTP e ektronik sekaligus memastikan penduduk tersebut tidak pernah terdata dengan identitas yang berbeda. Apabila data biometrik penduduk tersebut tidak duplicate maka NIK calon pemilih dimaksud dapat diserahkan kepada KPU untuk proses lebih lanjut.

Ketiga, selanjutnya dalam proses penerbitan NIK khusus bagi penduduk dewasa agar lrbih cermat dan hati-hati dalam proses penerbitan. Sebelum penerbitan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi atau instansi terkait setempat untuk memastikan status kewarganegaraan penduduk tersebut.

Setelah dipastikan status kewarganegaraan penduduk tersebut adalah WNI atau orang asing pemegang KITAP atau pemegang KITAS maka proses penerbitan NIK dapat dilakukan. NIK yang telah diterbitkan bagi penduduknorang asing tidak perlu diserahkan ke KPU karena penduduk orang asing tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada Pemilu.

Juri Bicara KPU Nagekeo, Aloysius Kaki yang ditemui di Kantor KPU Nagekeo, Senin (16/4/2018), mengatakan, baru menerima surat Mendagri tersebut hari itu dan langsung berkoordinasi dengan Disdukcapil Nagekeo. "Kita berharap masalah tersebut segera teratasi sehingga semua warga Nagekeo wajib pilih bisa menggunakan hak pilih 27 Juni 2018," kata Aloysius. (*)

Penulis: Adiana Ahma
Editor: Ferry_Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help