Komisi V DPRD NTT dan Dispora Bahas Rehab Stadion Oepoi

pekerjaan yang masih sisa adalah pekerjaan rumput, lampu, instalasi listrik , termasuk tiang listrik dan genset.

Komisi V DPRD NTT dan Dispora Bahas Rehab Stadion Oepoi
POS KUPANG/FERRY NDOEN
Para tukang sedang mengerjakan proyek rehabilitasi Stadion Oepoi Kupang, Rabu (7/2/2018). 

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, dirinya mengharapkan Dispora bisa menjelaskan, secara detail soal penggunaan anggaran.

"Terus terang seperti pada kali lalu, kita alokasi anggaran, kemudian pelaksanaan tidak jelas dan jauh dari kontrol DPRD. Kita bilang stadion ini bagus, bisa gunakan malam, tapi ternyata tidak. Malah amburadur dan kerja tidak benar," kata Jimmi.

Anggota Komisi V, Alex Ena, mengatakan, DPRD NTT khususnya Komisi V ingin mengetahui, mengapa pelaksanaan pekerjaan tidak selesai dan kontraktor di PHK.

"Ada pengawas dari luar dan juga pengawas internal . Bagaimana fungsi pengawasan internal dan kenapa 150 hari itu tidak tahu bahwa akan ada keterlambatan," tanya Alex .
Dikatakan, dirinya tidak mau terjerumus dalam kasus rehab stadion, karena dirinya menduga dalam proyek itu, cepat atau lambat pasti akan berurusan dengan hukum.
"Saya tidak mau tersandung atau terjerumus dalam kasus ini," katanya.

Yohanis Rumat, anggota Komisi V lainnya mengatakan, dirinya lebih condong agar proyek Stadion Oepoi diproses secara hukum.

"Saya lebih condong agar proyek ini masuk saja ke ranah hukum. Kenapa, karena kontraktor dan dinas teknis sudah buat kontrak dan perjanjian kerja. Tapi muingkin ada persoalan dengan mitra atau kontraktor, karena itu harus ada penyelidikan," kata Rumat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, M.Ansor mengakui, dirinya setuju agar masalah Stadion Oepoi itu diproses saja secara hukum.

"Kita tidak mau terjebak, jangan sampai gubernur juga sudah mau habis masa jabatan, kemudian kita setuju tambahan anggaran, lalu akhirnya kita juga terseret," kata Ansor.

Ansor menyarankan agar ada penjelasan dari pemerintah dalam hal ini Sekda selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan juga ULP agar DPRD bisa mengetahui jelas soal regulasinya.

Winston Rondo mengatakan, pihaknya malu karena setiap kali rapat haya berbicara soal proyek Stadion Oepoi.
"Malu kalau rapat ini bicara kita proyek terus. Beberapa bulan lalu juga kita bicara proyek ini, tapi sama saja. Kami menyayangkan betul, jika Komisi V setuju alokasi perubaan maka pasti banyak hak rakyat yang kita sepelekan," kata Winston.

Dia menyarankan agar ada evaluasi dulu terhadap proyek yang sebelumnya dikerjakan agar DPRD juga bisa mengetahui pasti soal progress yang dicapai dikatikan dengan anggaran yang terserap. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help