Ketua Organda Manggarai Ternyata Tolak Revisi UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

Aturan itu langsung menuai pro kontra di masyarakat. Namun,berselang sebulan lebih, Jonan pun akhirnya menarik lagi aturannya.

Ketua Organda Manggarai Ternyata Tolak Revisi UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
pos kupang.com, servan mammilianus
Ketua Organda Manggarai,Paulus Durman

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com,Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-RUTENG-Ketua Organda Manggarai,Paulus Durman angkat bicara soal maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet atau kesepakatan antara pengguna jasa dan pemiki kendaraan untuk mengangkut orang dan atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang.

Durman kepada Pos Kupang Com di Ruteng,Senin (16/4/2018) sore mengatakan,belum diatur kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet , sebagai modal transportasi umum kendaraan maka ojek hadir sebagai solusi mengurai kemacetan dan kebutuhan akan transportase mudah,murah, praktis nyaman.

"Di saat bersamaan persoalan bermunculan bagi para driver mulai ditolak ojek pangkalan, pemotongan insentif dari mitra usaha, soal tarif sepihak hingga soal adanya larangan operasi ojek online oleh pemerintah pusat dan daerah,"ujar Durman.

 Beberapa bulan berselang, kata Durman,Ignasius Jonan yang saat itu menjadi Menteri Perhubungan mengeluarkan aturan berdasarkan surat edaran tertanggal 9 November 2015 bernomor UM.302/1/21/Phb/2015 tentang operasi ojek yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

"Aturan itu langsung menuai pro kontra di masyarakat. Namun,berselang sebulan lebih, Jonan pun akhirnya menarik lagi aturannya.

Akan tetapi dipihak lain sarana transportasi publik saat ini belum sepenuhnya bisa melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kota kota besar di Indonesia.

Untuk kondisi ini, berbagai tanggapan masyarakat bermunculan diantaranya Lembaga non profit Jakarta Transportation Watch (JTW) yang meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ),"papar Durman.

 Menanggapi permintaan Lembaga (JTW) Kepada Kementerian Perhubungan untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ),tegas Durman,dirinya selaku Ketua Organda Kabupaten Manggarai berpendapat kalau

tidak perlu dilakukan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).Pasalnya, keberadaan tersebut sebagai modal transportasi ini polanya tidak merata di seluruh Indonesia.

"Pengaturan terkait kendaraan ojek dan bajaj sebagai modal transportase umum untuk kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan jogya dipandang perlu diatur melalui peraturan tertentu, karena pelaku usahannya berbasis perusahaan jasa Transportasi, sedangkan di daerah-daerah, yang pelaku usahanya adalah perseorangan/pribadi bisa diatur melalui Perda," kata Durman.

Ketua Organda Kabupaten Manggarai yang sehari hari berproesi sebagai pengacara senior itu mengungkapkan, mojek dan bajaj sudah sangat membantu menyelesaikan persoalan dibidang transportasi dan ini adalah peluang untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.(*)

Baca: Disdukcapil Temukan 1.184 Pemilih Bukan Penduduk Nagekeo

Tags
organda
Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help