Ini yang Disoroti Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT soal Kehadiran PT Asiabeef di Sumtim

Alasan penolakan karena lahan yang akan digunakan adalah lahan masyarakat untuk perkebunan, pertanian, transmigrasi lokal, kawasan hutan lindung

Ini yang Disoroti Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT soal Kehadiran PT Asiabeef di Sumtim
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM,KUPANG --Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT menyoroti soal kehadiran PT.Asiabeef Biofarm Indonesia di Kabupaten Sumba Timur (Sumtim). Kehadiran perusahaan ini sempat menyulut pro kontra dan penolakan oleh masyarakat setempat.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo kepada wartawan di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Senin (16/4/2017).

Menurut Winston, kehadiran PT. Asiabeef Biofarm Indonesia di Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumtim sempat ditolak oleh masyarakat. Alasan penolakan itu, antara lain, karena di wilayah yang akan digunakan perusahaan inii adalah lahan potensial yang selama ini digunakan masyarakat untuk berusaha tani.

Didampingi anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Umbu Hiya Hamataki, S,H, Winston menjelaskan, masalah investasi di Sumtim, saat ini banyak perusahaan yang melirik, namun pemerintah tidak melibatkan masyarakat untuk duduk bersama membicarakan soal lahan yang akan dimanfaatkan.

Dikatakan, kehadiran perusahaan ini telah disosialisasi oleh PT. Asiabee Biofarm Indonesia, Dinas Kehutanan NTT, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, BPN Sumtim, Badan Lingkungan Hidup Sumtim dan Dinas PU Sumtim. Namun, lanjutnya, atas kondisi itu, masyarakat di beberapa desa yang akan terkena dampak menolak kehadiran perusahaan itu. Desa yang terkena dampak, yakni Desa Lailanjang , Hanggaroru dan Tamburi.

"Alasan penolakan itu karena lahan yang akan digunakan itu adalah lahan masyarakat untuk perkebunan, pertanian, transmigrasi lokal, kawasan hutan lindung dan juga yang digunkan oleh PT Nusantara XIV," kata Winston.

Bahkan, lanjutnya, kawasan itu juga sebagai padang penggembalaan, sehingga apabila digunakan maka lahan penggembalaan menjadi sempit. Sedangkan, adanya rencana penmabahan luas lahan di desa Lailanjang seluas 1000 ha, tidak memungkinkan lagi, sebab lahan itu masih digunakan untuk usaha pertanian dan peternakan warga setempat.

"Kita akan minta Dinas Kehutanan dan juga gubernur NTT unutk jelaskan ini kepada DPRD NTT. Kami tidak ingin adanya investasi yang menyusahkan masyarakat," katanya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Umbu Hiya Hamataki, S,H mengatakan, apabila lahan penggembalaan dalam kawasan itu diambil, maka masyarakat mengalami masalah kekurangan lahan untuk ternak mereka.

Bahkan, lanjutnya, dengan rencana pemanfaatan lahan itu, akan mempersempit lahan bagi masyarakat untuk kegiatan, perkebunan, pertanian maupun peternakan.
"Karena itu, saya meminta pemprov bisa tinjau lokasi sehingga lihat kondisi faktual yang ada. Karena itu, jangan beri izin sebelum mendapat persetujuan dari warga setempat," kata Umbu. (*)

Baca: Ketua Organda Manggarai Ternyata Tolak Revisi UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

Tags
DPRD NTT
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help