PosKupang/

Disdukcapil Temukan 1.184 Pemilih Bukan Penduduk Nagekeo

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nagekeo menemukan 1.184 pemilih bukan penduduk Nagekeo

Disdukcapil Temukan 1.184 Pemilih Bukan Penduduk Nagekeo
POS-KUPANG.COM/ADIANA AHMAD
Warga mengantre di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan KTP Elektronik, Senin (16/4/2018). 

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, MBAY - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nagekeo menemukan 1.184 pemilih bukan penduduk Nagekeo karena nama dan identitas tidak terekam dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di daerah itu.

Selain pemilih bukan penduduk, dalam verifikasi dan validasi DPS (daftar pemilih sementara), Disdukcapil Nagekeo juga menemukan 110 pemilih ganda dan 6.676 pemilih belum direkam.

Baca: Para Kepala SD di Solor Mengadukan Pengelolaan Dana BOS ke DPRD Flotim

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Kris Ledo Bude, ketika ditemui di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Senin (16/4/2018).

Baca: Bupati Titu Eki Serukan Perangi Human Trafficking, Lakukan dengan Cara Ini

Kris mengatakan, hasil verifikasi dan validasi 14.461 data pemilih belum ber-KTP Elektronik dan belum dipastikan kepemilikannya sebagai dasar penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dikirim KPU Nagekeo ke Disdukcapil, ditemukan sudah memiliki KTP 4.302 orang, belum rekam KTP elektronik 6.676 orang, siap cetak KTP 2.379 orang, bukan penduduk Nagekeo 1.184 orang, pemilih ganda dalam kabupaten 81 orang, pemilih ganda luar kabupaten 109 orang.

Baca: Ini yang Diminta Kapolres Manggarai Barat Saat Merilis Kasus Kriminal yang Sedang Ditangani

Kris mengungkapkan, pemilih bukan penduduk Nagekeo merupakan pemilih yang namanya tidak terekam dalam SIAK Disdukcapil Nagekeo.

"Ada yang NIK dan NIKK tidak ada, namanya tidak muncul dalam SIAK. Kita kategorikan bukan penduduk. Sementara untuk pemilih ganda dalam kabupaten yang digunakan NIK yang ada dalam KTP elektronik. Sedangkan pemilih ganda luar kabupaten, kita harus minta penghapusan dari kantor pusat. Usulan penghalusan itu didasari surat pindah penduduk. Kalau yang bersangkutan tidak mengantongi surat penduduk dari daerah asal, kita tidak bisa usulkan penghapusan dan penerbitan KTP baru. Konsekuensinya, hak pilih pada Pilkada maupun Pilgub NTT tidak dapat digunakan," jelas Kris. (*)

Penulis: Adiana Ahma
Editor: Kanis_Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help