Ini Permintaan Pansus DPRD Kota Kupang terhadap Pemerintah

Mengapa Pansus mengkritisi anggaran PIM untuk 2018? Juven menjelaskan karena bicara soal anggaran itu berisiko.

Ini Permintaan Pansus DPRD Kota Kupang terhadap Pemerintah
POS KUPANG.COM/YENNY TOHRI
YUVEN TUKUNG 

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM, KUPANG -- Sekretaris Pansus DPRD Kota Kupang, Yuven Tukeng ketika dihubungi, Minggu (15/4/2018), menjelaskan sidang sementara masih berjalan, sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan sangat bergantung saat internal pansus tuntas. Sesuai perintah UU paling lama Pansus akan menyerahkan dokumen rekomendasi pada 26 April atau 30 hari kerja.

"Ini memang diluar prediksi kita. Mengapa ini menjadi satu perhatian Pansus? Karena peran yang melekat pada DPR adalah pengawasan yang tidak berpatok pada satu agenda yang berjalan. Sidang ini hanya secara formal tiga kali dalam setahun, artinya ini bisa dijadikan sebagai suatu momentum yang bisa berjalan. Dimana pembangunan yang berjalan bisa disikapi atau diperhatikan atau direkomendasikan pada schedule sidang yang sedang berjalan," tuturnya.

Ia menjelaskan rekomendasi Pansus adalah hasil kerja pansus dari sekian banyak persoalan. Hasilnya berupa suatu rekomendasi yang akan diserahkan pasca pembahasan dan penetapan Pansus kemudian diparipurnakan, paling lamban 30 hari sejak LKPJ Pemerintah diterima oleh Anggota DPR.

Mengapa Pansus mengkritisi anggaran PIM untuk 2018? Juven menjelaskan karena bicara soal anggaran itu berisiko.

"Kita sudah anggarkan sesuai standar dan prosedur dan aturan yang berlaku, siapa yang boleh ikut PIM dan tidak ikut sesuai UU. Kalau DPR tidak memberi perhatian berarti dianggap DPR tidak bisa mengawasi pembangunan yang sedang berjalan. Semangat tersebut yang dikedepankan oleh Pansus jangan sampai anggaran yang ditetapkan DPR disalahgunakan," tandasnya.

Kata Yuven, dan secara fakta Pansus mempunyai data yang falid. Bahkan bukan hanya yang bersangkutan itu, tapi ada data baru yang menunjukkan bahwa ada level staf yang ikut PIM 4 yang sebenarnya belum waktunya.

Sementara, lanjutnya, disaat yang sama ada yang sudah memenuhi syarat untuk memenuhi PIM 3 dan PIM 4, sudah ada antrian yang banyak dan diprioritaskan, tiba-tiba namanya dimunculkan. Tidak melalui surat pemberitahuan atau permintaan sebagaimana prosedur dengan dinas terkait. Hal-hal begini yang menjadi perhatian.

"Kita sangat menjaga ini. Kita inginkan pemerintahan stabil, menjalakan tugas dan perannya. Tidak mungkin kita bicara pemerintah kerja yang baik kalau hubungan kinerjanya sudah terganggu. Katakanlah siapa punya tim dan bukan, suka dan tidak. Akhirnya orang yang layak menjadi prioritas, sudah loyal, sudah kerja lama dan memenuhi syarat tapi belum masuk daftar PIM. Orang yang tidak layak tapi kok direkomendasi ini berakibat pada hubungan psikologis dalam birokrat, sehingga membuat hubungan kerja tidak akur lagi," tukasnya.

Dinamika seperti ini, ia berharap agar pihak panitia, pemerintah atau penyelenggara, harus segera bersikap.

"Jangan sampai yang bersangkutan terus ikut semakin lama dan sampai selesai bermasalah. Kan berdampak pada anggaran, nanti dianggap penyelewengan kalau cacat prosedur seperti itu," ujarnya.

Ini menjadi catatan khusus, ia berharap panitia atau pemerintah harus profesional dan proposional. Siapa yang sudah antri sekian lama harus diprioritaskan.

"Yang bersangkutan itu kan kena sangsi turun pangkat. Berdasarkan keterangan jelas yang terbaca, di BKD golongan IIID tapi yang bersangkutan golongan IIIC. Kni krusial akan berdampak hukum. Bagusnya pemerintah menghormati rekomendasi pansus, ketimbang menabrak dan berdampak pada cacat hukum," ujarnya. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved