Tujuh Jabatan Tinggi di Pemprov NTT Ini Masih Lowong. Simak Penjelasan Gubernur Lebu Raya

Pendaftaran untuk pengisian JPTP di lingkungan pemprov NTT telah dibuka sejak 20 Maret 2018 dan akan ditutup

Tujuh Jabatan Tinggi di Pemprov NTT Ini Masih Lowong. Simak Penjelasan Gubernur Lebu Raya
Pos Kupang/Hermina Pello
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat memberi keterangan pers 

POS KUPAN.COM, KUPANG - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT melalui Bidang Pengembangan Karier Pegawai, menyelenggarakan promosi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) NTT.

Promosi pengisian JPTP (eselon II) tersebut dibuka bagi peserta yang berasal dari lingkup pemprov NTT dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT.

Seleksi JPTP dilakukan secara transparan untuk mengisi kekosongan jabatan pada 1). Kepala Dinas Perhubungan NTT; 2). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTT; 3). Kepala Dinas Kesehatan NTT; 4). Kepala Badan Pengembangan SDM NTT; 5). Inspektur NTT; 6). Kepala Biro Hukum Setda NTT dan 7). Kepala Biro Kerjasama Setda NTT.

Pendaftaran untuk pengisian JPTP di lingkungan pemprov NTT telah dibuka sejak 20 Maret 2018 dan akan ditutup pada 12 April 2018. Setelah itu seleksi administrasi oleh panitia seleksi (pansel).

Tahap selanjutnya seleksi kompetensi manajerial dan bidang, wawancara dan akhirnya akan ditetapkan tiga calon JPTP untuk diajukan kepada Gubernur NTT.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/4/2018), mengakui pengisian JPTP setingkat eselon II-a dan II-b sedang berlangsung dan masih dalam tahap pendaftaran peserta.

Gubernur menjelaskan saat ini terdapat kekosongan jabatan pada tujuh perangkat daerah di lingkungan pemprov NTT. Kekosongan jabatan tersebut, ungkap gubernur, perlu segera diisi untuk mengatasi adanya kevakuman di tingkat JPTP.

Dikatakan Gubernur, pengisian posisi JPTP sangat penting untuk pengendalian penyelenggaraan jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Ini semua mengacu pada regulasi dan nanti harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

"Saya berharap proses seleksi pengisian JPTP harus dipercepat. Nanti saya menanyakan kepada Sekda atau Pansel, prosesnya sudah saapai di mana dan apakah sudah ada yang mendaftar," kata Lebu Raya. Demikian Siaran Pers Biro Humas NTT. (*)

Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved