Merebut Kedaulatan Ekonomi, Calon Gubernur Perlu Baca Ini

Rumah penduduk yang reot, pakaian yang compang-camping, kesehatan dengan angka penduduk kurang gizi tinggi

Merebut Kedaulatan Ekonomi, Calon Gubernur Perlu Baca Ini
net
Ilustrasi 

Oleh: Kanisius Teobaldus Deki
Ketua Kopkardios, Dosen STKIP Santu Paulus Ruteng

POS KUPANG.COM -- Fakta kemiskinan masyarakat NTT tak terbantahkan. Bukan hanya soal tumpukkan angka yang dari tahun ke tahun terus melambung tinggi. Tapi juga secara kasat mata terpampang nyata.

Rumah penduduk yang reot, pakaian yang compang-camping, kesehatan dengan angka penduduk kurang gizi tinggi, sarana air bersih yang masih langka, rumah yang masih menggunakan lampu pelita sebagai alat penerangan dan pendidikan yang tergolong rendah. Angka ini makin diperparah tingkat pengangguran yang kian melebar jumlahnya, diperparah rasio tidak berimbang antara penduduk yang memiliki pendapatan tetap dan tidak tetap.

Itulah sebabnya masyarakat NTT cenderung pasrah pada nasib seolah mengamini akronimnya yang berpredikat negatif "nasib tidak tentu" atau "nanti tunggu Tuhan". Dengan mudah masyarakat bergantung pada pihak lain. Hampir dalam segala bidang kehidupan menggarisbawahi prinsip "patron-klien". Para pemilik uang adalah patron yang memberikan jawaban pragmatis atas ketidakberdayaan masyarakat. Lalu masyarakat menjadi klien yang setia tanpa sikap kritis.

Pada level politik yang diharapkan mampu menjamin kesejahteraan dengan penciptaan kebijakan yang pro rakyat dan populis, malah membanjiri rakyat dengan slogan-slogan tanpa aksi nyata dan imlementasi yang berakar.

Kalaupun implementasi bisa dilakukan, penetrasinya tidak mendalam sehingga unsur keberlanjutan (sustainable) tidak terlihat. Lihat saja kecemasan kaum intelektual di tahun politik ini. Akankah NTT akan dibajak lagi oleh calon yang berasal dari luar NTT untuk duduk di Senayan? Atau pasangan calon gubernur yang tidak membangun ekonomi kerakyatan?

Di bidang ekonomi, ketidakberdayaan itu dengan mudah terlihat. Masyarakat perkotaan dengan mudah menjual tanah hanya untuk membeli sepeda motor yang dipakai untuk ojek. Setelah motor rusak mereka kehilangan tanah sekaligus jati diri. Mereka menjadi masyarakat tanpa kampung.

Kenyataan lain, rumah-rumah perkotaan hingga kampung di desa-desa didatangi para penagih utang setiap hari. Mereka sering menyebut dirinya "Koperasi Harian". Namanya saja koperasi, isinya modal milik pribadi dengan bunga mencapai 20% per bulan. Pinjam hari ini bayar mulai esok. Setiap hari. Alhasil, karena tidak mampu membayar setiap hari, banyak rumah tutup. Penghuninya melarikan diri ke kebun. Rumah menjadi neraka dimililiki tetapi sudah tidak nyaman dihuni.

Artikel ini lahir dari permenungan sebagai pegiat koperasi kredit (credit union) pada RAT XVIII Kopkardios-Ruteng, 15 Maret 2018. Sebuah catatan yang berkiblat pada penggugahan nurani untuk berani merebut kedaulatan ekonomi yang sudah dipasung oleh praktik rentenir berwajah koperasi.

Jangan Sebatas Jargon

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help