DPRD NTT Minta Maaf, Tidak Terima Langsung Kelompok Cipayung di Rumah Wakil Rakyat

saat teman-teman dari Cipayung ke DPRD NTT, semua anggota sedang menjalankan tugas kunker dalam daerah

DPRD NTT Minta Maaf, Tidak Terima Langsung Kelompok Cipayung di Rumah Wakil Rakyat
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo meminta maaf kepada kelompok Cipayung yang melakukan demonstrasi ke gedung DPRD NTT. Pasalnya, saat melakukan aksi, anggota DPRD NTT sedang melakukan kunjungan kerja (kunker).

Winston mengatakan hal ini kepada Pos Kupang, Selasa (27/3/2018).

Ia dikonfirmasi terkait aksi demo yang dilakukan kelompok Cipayung ke DPRD NTT, Senin (26/3/2018)

Menurut Winston, pihaknya tentu menyampaikan permohonan maaf karena, saat teman-teman dari Cipayung ke DPRD NTT, semua anggota sedang menjalankan tugas kunker dalam daerah.

Peserta aksi saat lakukan aksi didepan gedung DPRD NTT, Senin (26/3/2018).
Peserta aksi saat lakukan aksi didepan gedung DPRD NTT, Senin (26/3/2018). (pos kupang.com, gordi donovan)

"Kunjungan kerja anggota DPRD NTT ini akan berlangsung sampai hari ini Selasa (27/3/2018). Karena itu, dirinya meminta maaf karena tidak bisa menerim Kelompok Cipayung," kata Winston.

Dijelaskan, soal revisi UU MD3 yang menjadi protes publik dan kelompok Cipayung domainnya DPR RI, sehinggs yang bisa dilakukan DPRD NTT adalah menerima aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya ke pemerintah pusat dan DPR RI

Ratusan Mahasiswa OKP Cipayung Plus saat lakukan aksi di Jalan Soeharto Kupang, Senin (26/3/2018).
Ratusan Mahasiswa OKP Cipayung Plus saat lakukan aksi di Jalan Soeharto Kupang, Senin (26/3/2018). (POS KUPANG/GORDI DONOVAN)

"Sebagai pribadi dan anggota DPRD saya setuju sepenuhnya dengan kritik adik-adik dari kelompok Cipayung. Kurang elok lembaga DPR RI membuat aturan untuk memperkuat dan menguntungkan dirinya sendiri," katanya.

Dikatakan, sebagai wakil rakyat harus berpihak sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya sibuk membentengi diri dengan aturan dan menjauhkan dirinya dari rakyat pemilih atau konstituen.

Baca: Kenali Manfaat Susu Kambing, Nomor 1 dan 5 Penting

Baca: Wah, Kelompok Cipayung Demo Saat DPRD NTT Kunker

Anggota DPRD NTT, Jefri Un Banunaek mengatakan pembahasan revisi UU MD3 dilakukan di DPR RI dan pasal yang di revisi hanya berlaku untuk DPR RI.

"Pasal yang direvisi itu adalah pasal yang berlaku hanya bagi DPR RI tidak berlaku di Daerah. DPRD tentu menghargai aspirasi itu dan melanjutkannya ke pemerintah pusat dan DRP RI," kata Jefri.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help