Ini yang Yerjadi Saat APK Terlambat dan Paslon Merasa Dirugikan

ejak awal kampanye tanggal 15 Februari hingga saat ini, paslon belum menerima APK dan ini harus dijelaskan secara terbuka oleh KPU NTT

Ini yang Yerjadi Saat APK Terlambat dan Paslon Merasa Dirugikan
Pos Kupang.Com.Oby Lewanmeru
Sekretaris Koalisi Kebhinekaan (Paket Harmoni), Ferdi Leu 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Edy Hayon

POS KUPANG.COM, KUPANG - Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang bertarung pada pemilihan gubernur (Pilgub) NTT 2018 merasa dirugikan dengan keterlambatan pendistribusian alat peraga kampanye (APK).

Pasalnya, sejak awal kampanye tanggal 15 Februari hingga saat ini, paslon belum menerima APK dan ini harus dijelaskan secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT selaku penyelenggara sehingga tidak menimbulkan spekulasi dari warga.

Hal ini disampaikan tim pemenangan paslon Gubernur NTT, Beni K Harman dan Wagub, Beni Litelnoni atau paket Harmoni, dari partai Demokrat, Ferdinandus Leu dan tim pemenangan paslon Gubernur, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub, Yoseph Naisoi atau paket Viktori Joss dari Partaia Golkar, Melki Laka Lena ketika dihubungi Pos Kupang, Selasa (13/3/2018).

Ferdi Leu yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT ini menjelaskan, keterlambatan pendistribusian APK memang sungguh dirasakan paslon Harmoni. Saat ini kampanye putaran pertama sudah selesai dilakukan dan selama proses itu berlangsung, APK yang diberikan KPU NTT belum diterima paslon.

Kondisi ini tentu sangat merugikan paslon karena tim tidak bisa memperkenalkan APK dengan nomor urut. Selama ini, katanya, tim memang memasang paslon di setiap area tetapi itu kemudian dicopot kembali karena yang berhak memasang baliho paslon hanya KPU NTT.

"Kami merasa dirugikan. Ini menunjukan KPU tidak konsisten. Seharusnya saat kampanye dimulai APK itu sudah diberikan kepada paslon sehingga ketika digelar kampanye, tim bisa menyampaikan kepada warga. Sampai sekarang kita belum dapat. Kalau kendala teknis tentunya KPU harus menjelaskan secara terbuka karena selama proses kampanye kami memang tidak ada APK resmi dari KPU itu," katanya.

Menurut Ferdi, jika APK sudah didatangkan dari perusahaan yang membuatnya, maka sesegera mungkin diberikan kepada paslon. Ini ibarat pupuk, jika terlambat ditabur pada tanaman maka tidak akan ada gunanya, samaseperti APK, jika diberikan sudah selesai kampanye maka sama dengan tidak usah diadakan APK.

Hal senada juga diutarakan Melki Laka Lena yang juga Ketua DPD Golkar NTT. Menurutnya, keterlambatan pendistribusian APK sungguh merugikan paslon karena selama proses kampanye tidak ada APK paslon.

KPU NTT harusnya menjelaskan secara trasparan alasan utamanya karena sejak ada pembersihan APK yang dipasang paslon, oleh pengawas sudah dibersikan, otomatis para warga kesulitan mengenali kembali paslon yang maju bertarung.

"Kalau paslon yang sudah mensosialisasikan diri jauh-jauh hari sebelumnya masih baik karena sudah dikenal. Tetapi paslon yang baru tentu rugi karena APK resmi sampai sekarang belum diterima.

Saya kira kalau sudah ada maka secepatnya diberikan sehingga dengan tenggang waktu yang tersisa masa kampanye ini, bisa dipasang di titik-titik yang sudah ditentukan. Intinya KPU harus menjelaskan kendala teknis ada dimana apakah pencetakan yang lama atau pengiriman ke Kupang yang terlambat, ini penting agar tidak menimbulkan persepsi berbeda soal ini," kata Melki.(*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help