Pilkada di NTT Tahun 2018 Terancam Darurat Pemilih. Begini Masalah Krusialnya

Sebagai penyelenggara teknis, setelah memperoleh data tentang banyaknya pemilih yang belum melakukan perekaman

Pilkada di NTT Tahun 2018 Terancam Darurat Pemilih. Begini Masalah Krusialnya
NET
ilustrasi 

Oleh: Ernesta Katana
Ketua KPU Flores Timur

POS KUPANG.COM -- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Rote Ndao, Sikka, Ende, Nagakeo, Manggarai Timur , Sumba tengah dan Sumba Barat Daya pada Rabu, 27 Juni 2018 terancam darurat pemilih.

Sebagai penyelenggara teknis, setelah memperoleh data tentang banyaknya pemilih yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, saya sangat gelisah sehingga menggores tulisan ini agar semua pihak tahu dan harus mengambil langkah konkrit sebelum hari pemungutan suara.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 57 ayat 1.

Dalam regulasi teknis KPU melalui PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota pasal 5 ayat menegaskan:

1) Untuk dapat menggunakan hak memilih WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam UU; 2) Pemilih sebagaimana di maksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat:

a. Genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; b. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya; c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik;

e. Dalam hal pemilih belum mempunyai e-KTP dapat menggunakan Surat Keterangan yang di terbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan cacatan sipil setempat.

Kegelisahan saya makin kuat adanya potensi "bencana" darurat pemilih setelah mendapatkan data yang disampaikan Pemerntah Provinsi NTT saat rapat koordinasi bersama KPU NTT beberapa waktu lalu.

Rekapitulasi perekaman KPT-el di NTT keadaan 26 Februari 2018 diketahui ada 968. 643 masyarakat Wajib KTP-e yang belum melakukan perekaman.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved