Wartawan se-Indonesia Bacakan Pernyataan Sikap di Hadapan Waket MK RI

jangan dijadikan pesakitan tetapi harus diberi ruang kritik bukan dibatasi

Wartawan se-Indonesia Bacakan Pernyataan Sikap di Hadapan Waket MK RI
Pos Kupang.Com. Edi Hayon
Wakil Ketua MK RI, Anwar Usman ketika menerima pernyataan sikap wartawan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, Kamis (1/3/2018). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Edy Hayon

POS KUPANG.COM, BOGOR---Para wartawan yang merupakan perwakilan dari seluruh Provinsi di Indonesia menyatakan sikap menolak Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pernyataan sikap penolakan dari perwakilan wartawan sebanyak 146 orang itu dibacakan dihadapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Dr. Anwar Usman, S.H,MH, penutupan sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi wartawan media massa cetak, TV, radio, dan online se-Indonesia di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Kamis (1/3/2018).

Baca: Gubernur NTT Frans Lebu Raya Bikin Peserta Konferensi PWI NTT Terkekeh-kekeh

Perwakilan para wartawan, Fernandus Yusi Adam saat membacakan pernyataan sikap menegaskan, para wartawan menolak pemberlakuan UU MD3 sebab dipahami mengekang kemerdekaan pers. Dikatakannya, insan pers Indonesia juga mendorong seluruh pihak agar menghormati kemerdekaan pers sebab dalam studi kasus selama pelatihan terdapat beberapa UU yang dapat mengekang kinerja pers.

"Ada beberapa UU yang krusial untuk dirivisi yang dianggap mengekang kebebasan pers dan hak konstitusional warga negara," ungkapnya.

Baca: Pembibitan Ternak Babi di Pagal - Manggarai Beroperasi, 40 Babi Siap Bunting

Sementara itu, Wakil ketua MK RI, Anwar Usman SH MH yang menerima pernyataan sikap insan pers mengaku belum bisa memberikan komentar. Menurutnya, meskipun UU MD3 ini belum ditanda tangani presiden tapi sudah ada ada 3 permohonan judicial review, tetapi terlepas ditanda tangan atau tidak, 30 hari berlaku.

Anwar mengapresiasi peserta sosialisasi dari kalangan wartawan yang sudah sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan demi meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.

"Saya akan menyampaikan kepada ketua dan sekjen MK agar sosialisasi ini tidak pertama kali, tapi berlanjut. Karena saya sepakat mau dibawa kemana dunia ini, ada di pena bapak-ibu sekalian (wartawan). Saya berharap bapak ibu menjadi tunas-tunas konstitusi terus mengawal demokrasi sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhari menegaskan, Dewan Pers secara kelembagaan juga telah menyatakan sikap menolak revisi Undang-undang MD3. Dewan Pers menilai revisi UU MD3 ini membuat blunder terhadap kerja kalangan pers dan lebih kejam dari era kolonial.

Saat ini kerja kalangan pers dibayang-bayangi dengan hadirnya revisi UU MD3.
Dikatakan Djauhari, UU MD3 Kalangan DPR RI berusaha membatasi ruang gerak pers untuk melakukan kontrol sosial. Pers, kata Djauhari, jangan dijadikan pesakitan tetapi harus diberi ruang kritik bukan dibatasi.(yon)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help