Mengkritisi Undang-Undang MD3

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 245. Pada dasarnya, jika kita pahami isu imunitas terhadap jabatan atau profesi dari

Mengkritisi Undang-Undang MD3
ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA
ilustrasi 

Oleh: Josef M Monteiro
Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang

POS KUPANG.COM -- Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menimbulkan polemik karena beberapa pasal dinilai terlalu berlebihan dan salah satunya adalah imunitas anggota DPR atau lebih tepatnya perlakuan khusus/istimewa terhadap anggota DPR dalam hal diduga melakukan tindak pidana.

Berlaku ketentuan, bahwa ketika anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 245. Pada dasarnya, jika kita pahami isu imunitas terhadap jabatan atau profesi dari konsep dasar hukum pidana tidak perlu diperdebatkan.

Menurut Eddy Hiariej (Kompas, 23/1), konsep tersebut telah ada sejak ratusan tahun lalu yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal alasan penghapusan pidana yang secara garis besar terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Salah satu alasan pembenar adalah melaksanakan undang-undang (te uitvoering van een wettelijke voorschrift) adalah untuk kemanfaatan publik dan kepentingan umum sehingga tidaklah dapat dipidana (Vos, 1950, halaman 167).

Artinya, berdasarkan Pasal 50 KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana, seseorang yang menjalankan profesinya atau seorang pejabat negara dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang tidak dapat dipidana.

Hal ini tanpa perlu penegasan dalam undang-undang yang memberikan tugas, kewajiban, kewenangan, dan hak kepada pejabat negara atau profesi yang dimaksud. Pertanyaannya, apakah imunitas atau hak istimewa ini perlu atau pantas diberikan kepada anggota DPR?

Kalau kita menafsirkan secara ekstensif yakni memperluas suatu makna hukum, maka kita mengakui bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat yang "mempersonifikasikan" kepentingan publik/umum, maka perlakuan istimewa adalah sudah sepantasnya diberikan.

Kita menghormati lembaga DPR sehingga kita tidak ingin anggota-anggotanya dapat begitu saja dipanggil oleh penyidik.

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help