Tenaga Kontrak Dihukum Bila Terlibat jadi Timses

Bila itu terbukti maka Panwaslu bisa merekomendasikan agar yang bersangkutan dihukum, antara lain dipecat.

Tenaga Kontrak Dihukum Bila Terlibat jadi Timses
POS KUPANG.COM/SERVAN MAMMILIANUS
Panwaslu--Rapat bersama di Sekretariat Panwaslu Mabar, Jumat (23/2/2018). 

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com. Servan Mammilianus

LABUAN BAJO, POSKUPANG.COM--Semua tenaga kontrak, termasuk kontrak daerah dilarang keras untuk terlibat bekerja atau menjadi Tim Sukses (Timses) demi memenangkan calon kepala daerah.

Bila itu terbukti maka Panwaslu bisa merekomendasikan agar yang bersangkutan dihukum, antara lain dipecat.

"ASN, Polri, TNI tidak boleh terlibat. Begitupun dengan Kepala Desa dan semua aparatnya, tidak boleh. Demikian juga tenaga kontrak, termasuk honor daerah. Semua tenaga kontrak, baik yang dibiayai APBD maupun APBN dilarang keras," kata anggota Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Frumentinus Menti yang juga sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP) Panwaslu Mabar.

Dia menyampaikan itu dalam rapat bersama dengan para perwakilan Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur NTT, kepolisian dan Satpol PP terkait data pemilih dan tahapan kampanye.

Pertemuan berlangsung di Sekretariat Panwaslu Mabar, Jumat (23/2/2018).

Frumentius saat itu kembali mengingatkan agar ASN atau para PNS harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

"Jangankan memberi komentar terkait Paslon, menandai like di facebook sudah termasuk pelanggaran. Apalagi foto bersama. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang ASN," kata Frumentius. (*)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved