Keterlambatan Gaji Guru PNS di Nagekeo, Mengapa Bisa Terjadi?

Jika pengusaha tidak membayar upah tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, terhadap pengusaha dapat

Keterlambatan Gaji Guru PNS di Nagekeo, Mengapa Bisa Terjadi?
ilustrasi

POS KUPANG.COM -- Pemberian gaji atau upah adalah salah satu indikator yang menunjukkan seberapa profesional sebuah lembaga dibangun dan dikelola. Gaji merupakan hak setiap pekerja sebagai timbal balik dari kewajibannya.

Mengapa menjadi indikator profesionalisme sebuah lembaga? Sejatinya manajemen kerja itu mengatur hak dan kewajiban yang berimbang. Manajemen yang sehat tak menekankan kewajiban pekerja semata.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Jika pengusaha tidak membayar upah tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, terhadap pengusaha dapat dikenakan denda.

Bahkan untuk menjaga keprofesionalan suatu perusahaan atau lembaga itu, denda yang diberikan beragam. Denda sebesar 5 persen dikenakan jika pembayaran mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar.

Sesudah hari kedelapan, apabila masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan 5 persen ditambah satu persen untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 persen dari upah atau gaji.

Jika keterlambatan lebih dari satu bulan, maka dikenakan denda bunga dari lima persen ditambah satu persen tersebut. Besaran bunga ini sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. Pengenaan denda ini tak menghilangkan hak gaji atau upah yang harus diterima pekerja.

Lalu bagaimana dengan PNS atau Aparatur Sipil Negara? Seperti dialami para guru PNS di Kabupaten Nagekeo yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji bulan Februari 2018 ini? Sampai akhir pekan lalu mereka belum terima gaji.

Masalah serupa ini pernah dialami guru PNS di Provinsi Lampung pada tahun 2016. Gaji mereka mandek setahun. Setelah diusut ternyata anggarannya digunakan untuk keperluan lain oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.

Sebenarnya terasa aneh jika gaji guru PNS terlambat. Sebab anggaran mereka sudah masuk dalam nomenklatur belanja rutin yang dirancang setahun sebelumnya.

Seharusnya gaji mereka dibayarkan tepat waktu. Tapi itulah kenyataan pahit yang terjadi. Apalagi ini terjadi di setiap tahun. Seperti pengakuan seorang guru PNS di Nagekeo. Benang kusutnya tentu soal administrasi.

Beruntung sekali UU tidak mengatur denda seperti yang diterapkan pada para pengusaha (swasta). Tetapi ini jelas sekali menunjukkan sejauh mana profesionalisme pengelolaannya.

Jika sudah begini, sangat susah untuk mengatakan bahwa penerapan pelayanan prima seperti yang didengungkan baik pemerintah pusat maupun daerah sudah dilakukan.*

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help