Pilkada Sumba Tengah

Paket Mata Gugat KPUD ke Panwaslu Sumba Tengah

poin dari gugatan pihaknya, dari tidak memenuhi syarat tersebut itu persoalan stantib yang mengagalkan pasangan paket Mata

Paket Mata Gugat KPUD ke Panwaslu Sumba Tengah
robert ropo
Ketua Tim Kuasa Hukum Paket Mata Yun Ermanto didampingi anggota kuasa hukum dan Calon Bupati Sumba Tengah, Umbu M.Marisi. 

POS KUPANG.COM, WAINGAPU- Tim kuasa hukum calon Bupati Sumba Tengah, Umbu M. Marisi dan calon Wakil Bupati Sumba Tengah, Tagela Ibi Sola dengan nama Paket Mata menggugat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) setempat karena menggugurkan klien paket Mata dalam proses Pilkada 2018 Sumba Tengah.

Pengecara Y&F Law Firm Jakarta, Yun Ermanto, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Paket Mata menyampaikan hal itu ketika memberikan konferensi pers, di kediaman Calon Bupati Sumba Tengah, Umbu M. Marisi, di Kota Waingapu, Senin (19/2/2018) siang.

Ermanto mengatakan, Paket Mata mengajukan gugatan ke Bawaslu atas keputusan KPU nomor 148/PL.03.2 pada tanggal 12 Frebuari 2018 pada saat rapat pleno yang tidak sesuai dengan maksud pihaknya sebagai calon Bupati dan Wakil bupati.

Ermanto, mengatakan, Adapun alasan gugatan paket Mata adalah, berdasarkan pada berita acara pada Pleno KPUD tanggal 12 Frebuari 2018, disitu dijelas dituangkan mengenai tidak memenuhi syarat Calon Wakil Bupati Tagela Ibi Sola mengenai surat keterangan tidak pernah berutang pada negara yang dituangkan Pengadilan Negeri Surabaya, dimana poinnya tidak memenuhi syarat pada berita acara tersebut maka alasan-alasan tidak memenuhi syarat itulah pihaknya mengajukan gugatan ke Bawaslu atas keputusan KPUD tersebut.

Selain itu, kata Ermanto adapun poin dari gugatan pihaknya, dari tidak memenuhi syarat tersebut itu persoalan stantib yang mengagalkan pasangan paket Mata untuk tidak ditetapkan sebagai calon Bupati dan calon Wakil bupati.

Kata, Ermanto, adapun poin kedua berdasarkan bukti yang pihaknya pegang KPU telah melakukan cacat administrasi juga terhadap paslon lainya, yaitu Paslon Umbu S Samapaty dimana berdasarkan edaran KPU merujuk mengenai laporan harta kekakayaan negara dimana pada poin kedua dalam edaran tersebut, terkait dengan prosedur pelaporan harta kekayaan dalam pemilihan Tahun 2018, KPK telah menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima dalam proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang mengatur antara lain bahwa tanda terima LHKPN yang berlaku adalah tanda terima yang dikeluarkan KPK sejak tiga bulan sebelum pendaftaran Paslon sampai dengan hari terakhir masa perbaikan.

Tetapi pihaknya memiliki bukti, pasalnya Umbu Samapaty tanggal lapor pada tanggal 25 Januari 2018 berarti telah melewati masa perbaikan sementara pasangan Mata mengenai poin yang tidak memenuhi syarat itu, pihaknya berikan pada tanggal 26 Januari 2018, padahal poin dengan syarat mutlak itu adalah LHKPN.

"Nah disini yang tidak memenuhi syarat itulah yang kami ajukan gugatan untuk mendapat jawaban dari KPU alasan tidak memenuhi persyaratan tersebut",ungkap Ermanto.

Menurut Ermanto, Jadi seharusnya KPU dalam hal ini mereka mengacu pada aturan kalau tidak memenuhi syarat berarti pasangan calon Umbu Samapaty harusnya tidak ditetapkan juga sebagai paslon| dan hal itu menjadi catatan besar bagi pihaknya apakah ini keputusan berdasarkan administrasi negara atau keputusan politik.

"KPU dalam melaksanakan tugasnya seharusnya indenpenden, harus taat aturan dan menjalankan aturan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat KPU",kata Ermanto.

Halaman
12
Penulis: Robert Ropo
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved