Kasus TKI

LTSA Harus Punya Data TKI di Luar Negeri

kematian TKI/TKW asal NTT yang selalu menjadi perbincangan sampai tingkat nasional sempat mengganggu martabat NTT.

LTSA Harus Punya Data TKI di Luar Negeri
hermina pello
kran bungan untuk korban human trafficking 

Laporan Wartawan Pos Kupang: Oby Lewanmeru

POS KUPANG.COM,KUPANG - Komisi V DPRD NTT meminta Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) TKI NTT agar jangan saja memroses pelayanan terhadap calon TKI melainkan harus mendatakan semua TKI asal NTT yang berada di luar negeri.

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD NTT, Ismail J Samau ketika dikonfirmasi Pos Kupang ,Senin (18/2/2018).

Ia dimintai tanggapan soal kematian salah satu TKW asal NTT dan juga banyaknya kasus TKI yang mengalami perlakuan tidak manusiawi.

Menurut Samau, kondisi kematian TKI/TKW asal NTT yang selalu menjadi perbincangan sampai tingkat nasional sempat mengganggu martabat NTT. Begitu juga dengan TKI seringkali mengalami siksaan dan tekanan saat bekerja di luar negeri.

"Ini sangat memperihatinkan disaat Pemprov NTT dan DPRD NTT gencar mendorong pelayanan kantor LTSA TKI, namun muncul terus jenazah TKI/TKW. Hal ini harus menjadi perhatian serius kita untuk menjaga martabat NTT," kata Ismail.

Dia meminta Kantor LTSA jangan hanya memproses calon TKI saja, tetapi juga harus menginventarisasi berapa banyak TKI/TKW yang saat ini berada di luar negeri," kata Ismail.

Dikatakan, pendataan itu baik bagi TKI yang legal maupun ilegal,dengan tujuan untuk segera melakukan proteksi demi menjaga harga diri dan martabat daerah NTT ini dimata nasional dan internasional.

" Kasus-kasus ini memberi penilaian bahwa seolah-olah di daerah ini tidak ada lagi tempat mencari kerja. Saya kira dengan pendataan yang baik mak pemerintah juga dengan gampang melakukan pengawasan," katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan, DPRD NTT menyesalkan perlakuan tidak senonoh terhadap TKI di luat negeri.

"Kami sangat menyesalkan tindakan penyiksaan yang terus saja terjadi. Pemerintah dalam hal ini BP3TKI diharapkan terus melakukan koordinasi dan memberikan informasi akurat agar menjadi perhatian pemerintah pusat," kata Yunus.

Dikatakan, kejadian ini tidak boleh dibiarkan terjadi, tetapi juga dijadikan pembelajaran.

"Lakukan tindakan ekstra ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap kerjasama antar negara. Tindakan penyiksaan telah melampui ambang batas toleransi serta telah mencederai hak hidup tenaga kerja kita, " katanya.

Dikatakan, negara tidak boleh kalah dalam praktek mafia yg telah menginjak harkat dan martabat kemanusiaan. "Kami berharap kedepan dengam adanya kantor LTSA maka semua persoalan TKI dapat diatasi," ujarnya. *l)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help