Ternyata Cabup-Cawabup Nagekeo Sepakat Kampanye Damai

Ikrar kampanye damai yang diucapkan lima paslon bupati dan wakil bupati Nagekeo yakni: pertama, tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila

Ternyata Cabup-Cawabup Nagekeo Sepakat Kampanye Damai
adiana ahmad
Foto PK/ adiana ahmad Kampanye Damai---Lima Paslon bupati da wakil bupati Nagekeo mengucapkan ikrar kampanye damai yang diinisiasi KPU Nagekeo di lapangan Berdikari Mbay, Kamis (15/2/2018 

Laporan Wartawan PosKupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, MBAY---Jika sehari sebelumnya, pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Nagekeo melakukan deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara yang diinisiasi Panwas Nagekeo, pada Kamis (15/2/2018), giliran paslon bupati dan wakil bupati Nagekeo berikrar kampanye damai.

Ikrar kampanye damai yang diucapkan lima paslon bupati dan wakil bupati Nagekeo yakni: pertama, tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI

Kedua, saling menghormati masing-msing paslon bupati dan wakil bupati dalam kegiatan kampanye sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, tunduk dan taat kepada peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye serta menjaga ketertiban dan kondusifitas dalam setiap kegiatan kampanye.

Keempat, menghormati kebebasan pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada msyarakat sesuai kode etik jurnalistik dan kode etik penyiaran. Segala bentuk pemberitaan yang dinilai merugikan akan diselesaikan menurut mekanisme dan prosedur yang telah diatur.

Kelima, menghindari segala bentuk dan motif kekerasan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masàh. Keenam, tidak melakukan praktek jual beli suara, manipulasi suara, dan penyuapan kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan umum dalan bentuk apapun.

Ketua KPU Nagekeo, Wigbertus Ceme dalam sambutannya, mengatakan, ada tiga prinsip kampanye yakni jujur, terbuka dan dialogis dengan materi kapanye, pertam, menjunjung tinggi UUD 1945. Kedua, menjaga dan meningkatkan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa sebagai bagian dari pendidikan politik.

Wigbertus juga mengungkapkan 13 larangan dalam kampanye; pertama mempersoalkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketiga, mengganggu ketertiban umum. Keempat, menghilangkan atau merusak alat peraga kampanye.

Kelima, melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Enam, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Tujuh, dilarang melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau kendaraan di jalan. Delapan, mencetak bahan kampanye dan Alat peraga kampanye tanpa izin KPU Kabupaten Nagekeo.

Sembilan, bahan kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman rumah sakit atau tempat pelayana kesehatan, gedung dan fasilitas milik pemerintah, gedung lembaga pendidikan, sarana dan prasarana publik, taman dam pepohonan. Sepuluh, pasangan calon atau tim kampanye dan atau parpol atau gabungan parpol dilarang menjanjikan materi untuk .mempengaruhi pemilih. Sebelas, ASN dilarang memihak salah satu paslon

Duabelas, pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan salah satu paslon selama masa kampanye. Tigabelas, bupati atau wakil bupati dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. (*)

Penulis: Adiana Ahmad
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help