KY NTT Pantau Sidang Kasus Sengketa Tanah Paroki Bolan Melawan Anggota DPRD Malaka

Suasana Sidang sengketa tanah antara Paroki Bolan dengan Anggota DPRD Malaka di PN Atambua, Selasa (13/2/2018).

KY NTT Pantau Sidang Kasus Sengketa Tanah Paroki Bolan Melawan Anggota DPRD Malaka
POS KUPANG/EDY BAU
Suasana Sidang sengketa tanah antara Paroki Bolan dengan Anggota DPRD Malaka di Pengadilan Negeri Atambua, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA—Sengketa tanah yang melibatkan Paroki Bolan, Kabupaten Malaka dengan Anggota DPRD setempat, Yoseph Bere Seran telah memasuki tahapan penyampaian conclusi atau kesimpulan dari tergugat maupun penggugat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Atambua.

Sidang penyampaian kesimpulan ini berlangsung di ruang cakra PN Atambua, Selasa (13/2/2018) dipimpin Majelis Hakim, Gustav Bles Kupa didampingi dua hakim anggota.

Sidang hari ini menjadi lebih berbeda karena turut hadir, Koordinator Komisi Yudisial (KY) NTT, Rudolfus Ronny Talan untuk memantau jalannya persidangan.

Berbeda dengan sidang yang sebelumnya diikuti ratusan warga yang merupakan umat Paroki Bolan bahkan ada aksi unjuk rasa di PN Atambua, hari ini situasi tanpa aksi apapun.

Yang hadir hanya kuasa hukum penggugat dan beberapa umat. Begitupun dari pihak tergugat hanya kuasa hukumnya, Silvester Nahak.

Kepada Pos Kupang usai persidangan, Rudolfus Ronny Talan mengatakan, KY memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim dan di dalam tugas menjaga itu, ada aspek preventif, yakni melakukan Pemantauan persidangan dalam rangka menjaga agar persidangan itu berjalan secara fair, tidak boleh unfair proces.

“Kasus ini menjadi perhatian KY karena ini menarik perhatian publik, ada gerakan masyarakat/umat dalam menyikapi gugatan penggugat. Itukan menarik perhatian sehingga KY berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap persidangan ini, agar jangan sampai peradilan ini tidak fair karena desakan massa,” jelasnya.

Menurutnya, ketika sebuah kasus sedang dalam proses persidangan dan ada gerakan massa maka ada potensi hakim berada dalam tekanan yang bisa mempengaruhi putusan yang diambil.

“Karena itu tindakan preventifnya KY lakukan pemantauan sekaligus memberikan dukungan kepada majelis hakim bahwa KY ada karena itu professional dalam menyidangkan perkara ini. Soal tekanan, nanti KY yang advokasi,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Fredrikus Royanto Bau
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help