Belajar dari Kasus Marianus, Wakil Ketua DPRD Malaka Minta Kades Jangan Tiap Tahun Kerja Jalan Saja

tiap tahun tapi jalan di desa tidak ada perubahan.Hati-hati,jangan cari fee, harus belajar dari kasus pak Marianus

Belajar dari Kasus Marianus, Wakil Ketua DPRD Malaka Minta Kades Jangan Tiap Tahun Kerja Jalan Saja
POS KUPANG/DION KOTA-
suasana keterangan Musrembang tingkat kecamatan Malaka Tengah 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS-KUPANG.COM|BETUN--Wakil Ketua DPRD Malaka, Devi Ndolu meminta para kepala desa agar dana desa tidak meluluh untuk pekerjaan jalan desa.

Pasalnya menurut Devi, walau pun setiap tahun desa menganggarkan dana untuk pekerjaan jalan desa namun jalan di desa tidak ada perubahan.

Baca: Paslon Ampera dan Naiboho Bikin Kesal Paslon Pilkada TTS 2018

"Saya minta kepala desa jangan hanya kerja jalan tiap tahun tapi jalan di desa tidak ada perubahan. Hati-hati, jangan cari fee, harus belajar dari kasus pak Marianus," ingatnya saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Musrembang Tingkat Kecamatan Malaka Tengah, Selasa ( 13/2/2018) di aula kantor camat Malaka Tengah.

Menariknya dalam sambutan tersebut, Devi juga menyinggung terkait kasus OTT yang membelit calon gubernur NTT, Marius Sae.

Baca: Penarikan Nomor Urut di SBD, MDT-GTD Nomor 1, Disusul Paslon Damai dan Kontak

Dirinya mengaku kurang sehat karena kasus OTT tersebut. Ia menegaskan PDIP hanya mencabut dukungan terhadap Marianus Sae bukan kepada paket MS-EN.

"Koalisi kerakyatan tetap solid dan tidak akan mundur. Saya yakin para pendukung juga tidak akan mundur," ujarnya.

Asisten II Setda Malaka, Silvester Leto meminta para kepala desa untuk bersabar jika usulanya belum menjadi prioritas dalam musrembang kali ini.

Ia menegaskan, saat ini pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus karena alasan keterbatasan anggaran.

Ia berharap, para kepala desa bisa untuk mensinkronisasikan antara program desa dengan program unggulan Pemkab Malaka.

Baca: Kadinsos TTS Nikson Punya Cara Selesaikan Masalah Pria yang duduk di Tengah ruas jalan

"Untuk program yang membutuhkan anggaran 500 juta ke bawah bisa dikerjakan dengan dana desa. Kalau sudah 500 juta ke nanti kerjakan dengan dana APBD. Karena keterbatasan uang daerah kita, tentunya tidak semua program bisa langsung dikerjakan. Mana yang menjadi prioritas tentunya itu yang lebih dahulu dikerjakan," tegasnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help