Andre: Kapan Saja Bisa ke Sumba karena itu Kampung Saya

Publik harus tahu bahwa dalam rangka urusan pekerjaan, tidak harus Kadis PU turun ke Sumba baru jadi proyek.

Andre: Kapan Saja Bisa ke Sumba karena itu Kampung Saya
ISTIMEWA
Kadis PUPR NTT, Ir. Andre W Koreh, MT

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Kanis Jehola

POS KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT menyesalkan pernyataan dua pimpinan DPRD Sumba Barat (Sumbar) yang menanyakan kunjungannya ke Sumba saat APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2018 sudah ditetapkan.

Menurutnya, kedua pimpinan DPRD itu mestinya tidak mengeluarkan pernyataan atau pemikiran seperti itu karena mekanisme APBD bukan seperti yang dikatakan kedua pimpinan DPRD Sumbar itu. Mereka harus tahu mekanisme anggaran.

"Publik harus tahu bahwa dalam rangka urusan pekerjaan, tidak harus Kadis PU turun ke Sumba baru jadi proyek. Kan ada staf saya, ada tim survei yang turun ke Sumba untuk urusan pekerjaan," kata Andre, kepada Pos Kupang di Kupang, Senin (12/2/2018).

Menurutnya, kapan saja ia bisa berkunjung ke Sumba, karena Sumba juga adalah kampungnya. Kunjungannya ke Sumba tidak ada hubungannya atau tidak perlu dikaitkan dengan APBD, apakah APBD sudah ditetapkan atau belum.

Lalu karena APBD sudah ditetapkan, apakah saya tidak boleh ke Sumba? "Saya berhak datang kemana saja, termasuk ke Sumba karena itu kampung saya. Apalagi saya sedang studi," kata Andre.

Andre mengatakan, kunjungannya ke Sumba selain untuk memonitoring dan mengevaluasi proyek yang akan datang dan proyek-proyek sebelumnya, juga untuk mengecek kondisi lapangan karena baru saja ada laporan bencana alam, yaitu Jembatan Kadengar di Lamboya ditimbun tanah putih.

Selain itu, kata Andre, ia ke Sumba dengan mengajak dosennya untuk memperkuat disertasinya. "Dua minggu lalu (23 Januari 2018, Red) saya ajukan seminar proposal program doktoral saya di Undana. Dan untuk memperkuat disertasi saya, saya harus buktikan dengan mengajak dosen saya untuk melihat infrastruktur yang terbangun yang belum memberikan manfaat, misalnya embung, jalan, jembatan dan lain-lain. Manfaat infrastruktur yang terbangun itulah yang saya angkat jadi judal disertasi saya," katanya.

Andre juga sangat menyayangkan media yang memuat pernyataan dua pimpinan DPRD Sumbar itu, mengapa tidak mengkonfirmasikan hal itu kepadanya. Menurutnya, judul berita tentang kunjunganya ke Sumba sangat tendensius dan melanggar kode etik jurnalistik.

"Saya kecewa pimpinan media yang memuat berita itu tidak cek dan ricek. Karena itu saya minta pimpinan media untuk menegur, bahkan bila perlu memberi sanksi kepada wartawan yang menulis berita itu dan editor yang meloloskan berita itu, karena berita itu melanggar etika," katanya.

Andre mengharapkan ke depan para wartawan dan editor agar lebih cermat dan tidak menurunkan berita yang sifatnya tendensius. Ke depan juga media agar memperhatikan hak-hak nara sumber.

"Saya mohon media juga harus hati-hati soal hak jawab. Apalagi tahun ini tahun politik, jangan sampai dipolitisasi," katanya. (*)

Penulis: Kanis Jehola
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved