PosKupang/

KPK Tangkap Bupati Ngada

Parpol Pengusung Bisa Ajukan Calon Baru Jika Marianus Sae Ditahan KPK

Pendapat ini sampaikan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. John Tuba Helan

Parpol Pengusung Bisa Ajukan Calon Baru Jika Marianus Sae Ditahan KPK
POS KUPANG/EDY BAU
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. John Tuba Helan, berpendapat bahwa partai politik (parpol) pengusung calon gubernur NTT, Marianus Sae yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa mengajukan calon baru manakala KPK menahan Marianus.

Pasalnya, jika ditahan maka Marianus masuk kategori berhalangan tetap sehingga tidak bisa mengikuti tahapan pilkada selanjutnya sampai pada pemungutan suara. Apabila Marianus tidak ditahan KPK, maka yang bersangkutan tetap mengikuti proses lanjutan sampai pada tahapan pemilihan sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

John Tuba Helan kepada Pos Kupang, Senin (12/2/2018), menjelaskan, dalam kasus yang dihadapi Marianus Sae ini, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun proses lanjutan masih tetap jalan dimana KPU NTT telah menetapkannya sebagai pasangan calon yang bersaing di arena pilgub NTT 2018.

Pertanyaan lanjutannya, setelah penetapan status tersangka, apakah KPK menahan yang bersangkutan atau tidak, apabila ditahan maka dikategorikan sebagai berhalangan tetap sehingga dalam tempo waktu 7 hari setelah itu partai pengusung harus menggantikan pasangan calon yang baru.

"Kalau Marianus Sae setelah ditetapkan sebagai tersangka lalu KPK tahan, maka itu sudah berhalangan tetap karena tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya sampai pada pemungutan suara. Apabila Marianus tidak ditahan KPK, maka dia masih berhak mengikuti proses lanjutannya.

Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang diubah kedua dengan Undang-Undang nomor : 10 Tahun 2016 mengatur dengan jelas bahwa jika seorang pasangan calon berhalangan tetap, maka diganti yang baru," jelas Tuba Helan.

Tentang partai pengusung (PDIP) menarik dukungannya terhadap Marianus Sae, Tuba Helan berpendapat bahwa tidak boleh, karena bisa melanggar Undang-Undang. Tugas parpol pengusung sekarang adalah memikirkan calon pengganti manakala Marianus Sae ditahan KPK karena termasuk berhalangan tetap.

Partai pengusung silakan melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan apakah memilih pasangan baru ataukah menyodorkan Emi Nomleni sebagai calon gubernur dan mencari figur pengganti wakil gubernur. Partai pengusung punya kebebasan untuk menentukan pilihan soal calon pengganti dan mekanisme selanjutnya tetap berjalan.

"Saya belum tahu apakah Marianus Sae setelah jadi tersangka langsung ditahan KPK ataukah tidak. Apabila tidak ditahan, maka Marianus tetap mengikuti tahapan selanjutnya sampai pemungutan suara. Apabila pada tahapan pemungutan suara pasangan ini menang dan sudah ada vonis pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan Marianus diputus bersalah dan dihukum, maka secara otomatis wakilnya menjadi gubernur," jelas Tuba Helan. (*)

Penulis: Edy Hayon
Editor: agustinus_sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help