Pengamat Hukum John Tuba Helan: PNS yang Terlibat Politik Praktis Harus Ditindak Tegas

Undang-Undang Pilkada maupun PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sudah jelas mengatur sanksi itu.

Pengamat Hukum John Tuba Helan: PNS yang Terlibat Politik Praktis Harus Ditindak Tegas
POS KUPANG/DOK
John Tuba Helan tentang ASN yang terlibat politik praktis. 

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gordi Donofan

POS KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang, Dr. John Tuba Helan, mengatakan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis Pilkada harus ditindak tegas.

Undang-Undang Pilkada maupun PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sudah jelas mengatur sanksi itu.

Seorang ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis diberikan hukuman disiplin. Itu sebenarnya tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Panwas.

"Kemudian nanti pejabat pembina kepegawaian di daerah itu yang menjatuhkan sanksi.

Sekarang tinggal saja keberanian dari para pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sanksi itu," jelas Dr. John Tuba Helan, ketika dihubungi Pos Kupang, Minggu (4/2/2018).

Ia mengatakan, yang menjadi persoalan mereka terlibat dalam politik praktis itu untuk menguntungkan pejabat yang sedang bertarung dalam Pilkada itu yang menjadi soal.

Ia mengatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan dari Panwas juga Bawaslu Provinsi.

"Politik praktis itu mereka yang terlibat untuk ikut memenangkan salah satu paket calon dalam pertarungan Pilkada. Misalkan melalui kampanye, masuk di tim sukses atau mempengaruhi orang supaya memilih dan memenangkan calon tertentu. Dan itu tidak boleh," jelasnya.

Ia mengatakan, seorang PNS itu semestinya netral dalam artian pada hari pemilihan dia baru boleh memilih dan tidak boleh terlibat memihak salah satu pasangan calon yang sedang bertarung.

Halaman
12
Penulis: Gordi Donofan
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help