Home »

Video

VIDEO: Sekda TTU Minta Masyarakat Kawal ASN Terlibat Politik

Sekretaris Daerah Kabupaten TTU minta kepada masyarakat agar jangan takut melaporkan ASN yang terlibat polisik praktis

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Yakobus Taek Amfotis, M.Si meminta masyarakat untuk mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis.

Apabila ditemukan ASN terlibat politik praktis, masyarakat bisa melaporkan kepada panwas dilengkapi bukti yang kuat.

Pemerintah akan memroses ASN yang terlibat politik praktis dan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Sekda TTU, Yakobus Taek mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Jumat (2/2/2018). Menurut Taek, sesuai aturan, ASN dilarang terlibat politik praktis. Keterlibatan ASN dalam politik praktis merupakan pelanggaran berat.

Oleh karena itu, masyarakat yang menemukan ASN terlibat politik praktis bisa dilaporkan kepada Panwas

"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan ASN yang terlibat politik praktis. Kalau ada bukti yang jelas pasti kita proses dan berikan sanksi," kata Taek.

Menurut Taek, sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat terkait keterlibatan ASN dalam politik praktis.

ASN dilarang memasang spanduk promosi kepala daerah, menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan politik dan menyebarluaskan gambar maupun visi misi kepala daerah melalui media sosial.

Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten TTU, Martinus Kolo yang dikonfirmasi Pos Kupang mengaku, sampai saat ini panwas belum menemukan pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten TTU.

Meski demikian, panwas terus meningkatkan pengawasan terhadap ANS. Karena pola pengawasan terhadap ASN meliputi tiga tahap yakni, sebelum, sementara dan sesudah.

Martinus menghimbau agar ASN tidak terlibat politik praktis atau melakukan hal-hal yang dilarang undang-undang. Karena tingkat pengawasan pemilu cukup ketat mulai dari tingkat bawah sampai kabupaten.

Kemudian, panwas juga sudah memberikan penguatan kepada sejumlah elemen untuk memperkuat pengawasan partisipatif di tingkat masyarakat. (*)

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help