Rasionalisasi Honorer di Kota Kupang Tanpa Rasa 'Sakit'

Kecemasan dan rasa galau itu wajar terjadi karena kedua hal tersebut berkaitan langsung dengan masa depan mereka.

Rasionalisasi Honorer di Kota Kupang Tanpa Rasa 'Sakit'
ilustrasi

POS KUPANG.COM -- ADA dua kondisi yang membuat 1.620 honorer di Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kini merasa galau.

Kondisi pertama, mereka belum menerima upah bulan Januari 2018 sehingga sebagian di antara mereka harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari- hari.

Sedangkan kondisi kedua, mereka dihantui rasa galau dan kecemasan bakal terkena kebijakan rasionalisasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Pertanyaan yang mengganjal apakah bakal diperpanjang kontrak kerja atau putus sama sekali.

Kecemasan dan rasa galau itu wajar terjadi karena kedua hal tersebut berkaitan langsung dengan masa depan mereka. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di kota sangat sulit tanpa uang. Berbeda kalau di kampung.

Walaupun uang tidak ada di tangan, tapi masih bisa hidup karena ada cadangan penghasilan untuk kebutuhan makan dari kebun maupun sawah, misalnya. Kayu bakar bisa diambil gratis di hutan. Air minum bisa diambil gratis di sumber mata air. Singkat kata, tanpa uang, masyarakat yang hidup di pedesaan masih bisa hidup.

Begitu juga dengan kebijakan rasionalisasi. Kecemasan akan terjadinya kondisi itu juga wajar terjadi, karena pekerjaan kantor baik di lembaga pemerintah maupun swasta merupakan 'kebun' bagi masyarakat perkotaan.

Jika sumber pendapatan masyarakat pedesaan dari sawah dan ladang maka sumber pendapatan tetap masyarakat perkotaan dari pekerjaannya di lembaga pemerintah maupun swasta.

Karena itu, jika seseorang terkena rasionalisasi dari lembaga pemerintah maupun swasta maka secara otomatis hilanglah kebun atau sumber pendapatan tetap dari orang yang bersangkutan untuk kebutuhan hidupnya. Dua hal penting inilah yang kini sedang menghantui suasana batin honorer di Pemkot Kupang.

Tapi di sisi lain, kebijakan rasionalisasi memang harus dilakukan Pemkot Kupang agar tenaga honorer yang direkrut benar-benar sesuai kebutuhan.

Mengutip pernyataan Wakil Walikota Kupang, dr. Herman Man, Pemkot Kupang tidak mau uang rakyat dipakai beramai-ramai, tapi di sisi lain ada bidang yang masih membutuhkan tenaga, seperti bidang pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga kebersihan.

Untuk memenuhi kekurangan tenaga di tiga bidang tersebut, dan agar tidak adanya tenaga yang terkesan hanya beramai-ramai memakai uang rakyat, maka rasionalisasi yang dilakukan Pemkot Kupang haruslah seobyektif mungkin.

Apabila rasionalisasi berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh OPD masing-masing, maka evaluasi yang dilakukan atasan di masing-masing OPD harus benar-benar obyektif. Tidak ada lagi pertimbangan karena dekat dengan pimpinan tertentu atau karena pertimbangan politis lainnya.

Bahkan bila perlu, hasil evaluasi itu dibuatkan dalam bentuk ranking lalu diumumkan secara terbuka. Penilaian obyektif ini penting agar rasionalisasi yang dilakukan tidak menimbulkan rasa 'sakit' bagi honorer yang tidak diakomodir.*

Penulis: PosKupang
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help