PosKupang/

Skim Kredit Perumahan Akan Berubah, Walikota Kupang Harap Secepatnya Lakukan Hal Ini

Walikota Kupang diharapkan secepatnya mengeluarkan pembebasan BPTHB untuk perumahan MBR

Skim Kredit Perumahan Akan Berubah, Walikota Kupang Harap Secepatnya Lakukan Hal Ini
POS KUPANG/HERMINA PELLO
Perumahan Bukit Intan Lestari Kupang 

Laporan Wartawan. POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Walikota Kupang diharapkan secepatnya mengeluarkan pembebasan BPTHB untuk perumahan MBR karena skim kredit perumahan bersubsidi akan berubah.

Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby, MBA yang dikonfirmasi, Senin (29/1/2018), mengatakan ada kebijakan pemerintah yang agak berbeda dalam hal pembiayaan perumahan MBR

"Harga rumah menjadikan Rp 148.500.000. Untuk rumah sebenarnya sudah ada Kepmen PUPR bahwa subsidi hanya enam tahun saja, namun seluruh DPD REI se-Indonesia minta untuk ditunda enam hingga 12 bulan sehingga diharapkan dalam tenggang waktu ini masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah.

"Skim Kredit nantinya berubah karena subsidi hanya sampai enam tahun meski waktu Kredit sampai 20 tahun. Momen ini bisa digunakan oleh MBR karena skim kredit masih yang lama. Cepat ambil rumah dan realisasi," katanya

DPD REI berjuang agar BPHTB dihapus untuk rumah MBR, diharapkan agar bisa terwujud dengan cepat dalam hal ini walikota bisa secepatnya memutuskan menghapus BPHTB untuk rumah MBR

'Kami sudah buat telaahan dan sudah diberi kepada walikota untuk dipelajari dan ini masuk akal. Banyak yang mengatakan kalau BPTHB dihapus maka Kota Kupang akan kehilangan PAD. Misalnya ada 2000 unit rumah maka berarti dari Rp 4.400.000kali 2000 maka baru Rp 8,8 miliar saja dan angka sangat kecil terhadap APBD kota Kupan,"katanya.

Menurutnya, ada juga PAD yang masuk karena tanah kosong sudah ada bangunan maka nilainya bisa lebih tinggi.

Bobby mengatakan dengan adanya perumahan baru ada banyak dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dia mengatakan ada banyak fasilitas yang dinikmati masyarakat yang mengambil rumah MBR, misalnya dapat sarana bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta.

Kalau ASN ada bantuan Bapeltarum Rp 4 juta ditambah lagi Rp 1,2 juta hingga Rp 1,8 juta sesuai golongan, bantuan Prasarana umum sebesar Rp 6 juta per rumah dan bebas PPN Rp 14.800.000.

"Jadi satu rumah dapat bantuan Rp 30,6 juta,' katanya.

DPD REI sudah berikan kajian tapi mungkin Walikota belum ada waktu sehingga ada rencana pertemuan hari Kamis dengan Walikota untuk bahas hal ini dan minta kalau bisa lebih cepat lebih baik.

Mengenai pencapaian penjualan rumah selama tahun 2017, target 2.500 rumah tapi pencapaian 2411 unit rumah, sedangkan target tahun 2018 sebanyak 3.000 unit rumah. (*)

Penulis: hermina_pello
Editor: agustinus_sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help