PosKupang/

Ini Alasan Pembangunan Bandara Surabaya II di Mbay Terhambat

Ini kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Nagekeo, Oskar Sina terkait Bandara Surabaya II

Ini Alasan Pembangunan Bandara Surabaya II di Mbay Terhambat
Pos Kupang/Adiana Ahmad
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Nagekeo, Oskar Sina 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | MBAY - Rencana pembangunan Bandara Surabaya II di Mbay, ibukota Kabupaten Nagekeo sampai saat ini masih terkatung-katung. Penyebabnya, status kepemilikan tanah di lokasi bandara yang belum jelas. Sampai saat ini, tanah lokasi Bandara Surabaya II belum bersertifikat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo sudah berupaya mempercepat penegasan hak milik tanah Bandara Surabaya II Mbay dengan mengalokasikan anggaran Rp 500 juta pada Perubahan APBD Nagekeo tahun 2017 lalu, namun sampai saat ini proses sertifikasi tanah Bandara Surabaya II belum juga dilaksanakan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Nagekeo, Oskar Sina yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/1/2018), mengatakan, berkas pengusulan sertifikat tanah Bandara Surabaya II Mbay sudah diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Mbay.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, kata Oskar, juga telah membayar PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) senilai Rp 16 juta ke BPN.

"Kita tinggal menunggu jadwal pengukuran dari Kantor Pertanahan," demikian Oskar.

Ia mengatakan, karena kewenangan penerbitan sertifikat tanah Bandara Surbaya II berada di BPN Propinsi NTT, maka berkas pengusulan sertifikat tanah Bandara Surabaya II harus dikirim dan diteliti di Kupang.

"Mungkin penelitian berkas di BPN NTT belum selesai. Kalau kita prinsipnya sama. Lebih cepat lebih baik," demikian Oskar.

Informasi yang diperoleh Pos Kupang, Jumat (26/1/2018) pagi, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk pembangunan Bandara Surabaya II Mbay.

Namun anggaran itu belum bisa dikucurkan status tanah bandara yang belum jelas atau belum bersertifikat.

Pembangunan Bandara Surabaya II Mbay menurut informasi tersebut, kembali ke lahan eks Bandara Surabaya II yang dibangun Jepang seluas 33 hektar dengan panjang runway 800 meter.

Sebagian tanah bandara sudah diokupasi oleh masyarakat dan dijadikan lahan pertanian.

Namun para petani yang menggarap di atas lahan bandara mengaku tidak keberatan jika pemerintah mengambil kembali tanah itu untuk pembangunan bandara karena dari awal ada perjanjian jika mereka hanya menggarap dan mengambil hasil dan siap mengembalikan kepada negara jika negara membutuhkan tanah itu untuk pembangunan bandara.

"Pilar-pilar batas tanah bandara masih ada. Jadi kapan saja negara butuhkan. Kami siap serahkan tanah itu, " kata salah satu penggarap, Mustin Usman di Tonggurambang, Jumat (26/1/2018).

Musrin hanya meminta, rencana-rencana pembangunan bandara disosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa sesuaikan jadwal tanam terakhir di lahan tersebut. (*)

Penulis: Adiana Ahma
Editor: marsel_ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help