PosKupang/

Pilkada dan Potensi Politisasi Birokrasi di NTT

Kontestasi politik itu sekaligus menguji tingkat kedewasaan dan kesiapan birokrasi NTT dalam menjaga netralitas.

Pilkada dan Potensi Politisasi Birokrasi di NTT
Net
Ilustrasi

Oleh: Agung Hermanus Riwu, S.Pd
Guru SMPK Giovanni Kupang, Ketua Ikapema NTT

POS KUPANG.COM -- Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang akan mentahtakan gubernur dan 10 bupati di NTT menjadi ritual politik yang wajib disukseskan oleh semua lapisan masyarakat tidak terkecuali aparat birokrasi.

Kontestasi politik itu sekaligus menguji tingkat kedewasaan dan kesiapan birokrasi NTT dalam menjaga netralitas.

Ujian lima tahunan yang bernama pilkada selalu membenturkan netralitas birokrasi dengan suatu "dilema klasik" antara teguh pada idealisme ASN atau terseret pada janji manis sebuah kedudukan.

Banyak PNS nekat berpolitik karena tidak tahan godaan jabatan sehingga menjadikan pilkada sebagai jalan pintas mendapatkan posisi strategis atau paling tidak mempertahankan zona nyaman yang sedang dijalani. Situasi tersebut menjadikan pilkada sangat rentan dengan terjadinya politisasi birokrasi, politik transaksional dan penyalagunaan wewenang.

Model politisasi birokrasi dapat terlihat dari terbelahnya kelompok birokrasi dalam aksi dukung mendukung, ikut terlibatnya birokrat baik individu maupun kolektif dalam aksi menggiring masa, adanya sejumlah upeti yang dikumpulkan untuk dana pemenangan dan penggunaan fasilitas negara seperti rumah jabatan, kantor dan mobil dinas untuk rapat atau acara konsolidasi, lobi politik maupun mobilisasi massa.

Strategisnya posisi birokrasi sebagai barisan terdepan yang melaksanakan tugas pemerintahan, menjadikan kelompok itu masuk dalam kalkulasi jarahan tim pemenangan pilkada untuk diajak ikut bekerja mendulang suara rakyat.

Tentu pasangan calon yang memiliki akses lebih dekat dengan kelompok birokrasi akan lebih mudah memaikan itu.

Veri Junaidi (2015) memaparkan, potensi politisasi birokrasi untuk pemenangan bisa terjadi pada beberapa varian posisi petahana dalam pilkada. Pertama, di daerah yang kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi.

Potensi pelibatan birokrasi akan sangat kuat. Kepala daerah dan wakilnya sama-sama bisa menggunakan pengaruhnya. Positifnya, masing-masing kandidat akan saling kontrol agar

Halaman
1234
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help