PosKupang/

Antara Anak Kandung dan Anak Tiri, Mencermati Dinamika Politik PDIP NTT

Keputusan itu tentu bukan hal sepele apalagi dikategorikan `infantil'. Mereka yang kini telah `berdarah-darah' membesarkan

Antara Anak Kandung dan Anak Tiri, Mencermati Dinamika Politik PDIP NTT
Kompas.com/Alsadad Rudi
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri 

Dari sana terdisain pemimpin negara yang telah terbukti di level paling rendah, menaiki anak tanggap promosional hingga diberi kepercayaan untuk kepemimpinan nasional. Mereka adalah putera dan puteri ideologis yang terpilih bukan karena telah memproklamirkan ideologi tertentu tetapi telah membumikan ideologi itu dalam praksis yang membebaskan.

Kesadaran ini telah mengantar penulis sebagai pemateri menekankan pentingnya mengedepankan figur PDIP dalam kepemimpinan di daerah untuk diorbitkan ke jajaran yang lebih tinggi. Dari sini muncul Jokowi, yang bagi saya yang awam politik belum mengenalnya, sampai Pilkada DKI Jakarta.

Intinya, pemahaman anak ideologis hadir secara nyata. Jokowi yang tidak lebih dari seorang pengusaha mebel yang kebetulan telah mempraktikkan politik bermartabat diangkat tidak hanya jadi gubernur DKI tetapi bahkan menjadi presiden. Kini terbukti bahwa Jokowi anak ideologis dalam arti sebenarnya.

Pemahaman ini yang barangkali tengah diangkat oleh politisi PDIP NTT seperti RF dan HS dan Kristo Blasin (KB). Dalam jabatan yang telah diemban (legislatif atau eksekutif), mereka telah menghadirkan ideologi Bung Karno.

Di sana kesederhanaan (KB) kerja keras keterbuktian berkarya dan sudah `berdarah-darah membesarkan PDIP' (RF) ketaklelahan menyerap kerinduan konstituen (HS), adalah contoh yang tidak bisa disangkal.

Pengakuan eksternal maupun komitmen personal telah menderetkan (atau merasa dideretkan) dengan orang PDIP dalam arti yang sebenarnya.

Permasalahannya, apakah indikator pencapaian pribadi menjadi ukuran yang memaksakan seseorang untuk harus menjadi pemimpin? Atau, apakah fungsi rekrutmen parpol hanya diartikan sebagai upaya menjadikan dan mempersiapkan setiap anggota menjadi pemimpin?

Tentu saja tafsiran seperti ini perlu diperluas. Dalam arti ini pula, rekrutmen tentu tidak terbatas pada internal partai tetapi melebar. Dengan demikian yang datang kemudian, meski di 'tikungan terakhir' tidak sekadar dikategorikan 'anak tiri' atau 'anak haram'.

Hal ini terbukti dalam diri Jokowi yang dari keheningan Surakarta, bisa 'membungkam' Ibu Kota, bahkan NKRI. Itu hanya terjadi karena ia mendalami anak ideologis dalam arti sesungguhnya.

Memang pengabdian dalam organisasi mestinya diperhitungkan. Pemimpin tidak saja mengambil orang lain oleh pertimbangan praktis: bermodal dan populer sambil menyingkirkan yang kalah bersaing. Tetapi dialektika pemilihan antara kader terbaik, pada akhirnya harus berakhir pada pilihan terbaik, sejauh ideologi itu diwujudkan secara nyata.

Halaman
123
Editor: Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help