Kejari Ende Tahan Anggota DPRD Ende Dari Fraksi PKB

Ini penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ende terkait dengan penahanan anggota DPRD Ende

Kejari Ende Tahan Anggota DPRD Ende Dari Fraksi PKB
Pos Kupang/Romualdus Pius
Anggota DPRD Ende, AHS yang ditahan kejaksaan negeri Ende 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM | ENDE - Kejaksaan Negeri Ende menahan AHS yang saat ini masih merupakan anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi PKB, Senin (8/1/2018).

Penahanan kepada yang bersangkutan karena terlibat dalam kasus pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri atau gedung UMKM yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 336.600.000.

Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Muji Martopo mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Senin (8/1/2018) ketika dikonfirmasi perihal penahanan kepada AHS.

Kejari Muji yang didampingi Kasi Intel Kejari Ende, Abdon Toh mengatakan, penahanan kepada AHS dalam kapasitas yang bersangkutan selaku Ketua Koperasi Baranuri meskipun yang bersangkutan merupakan anggota DPRD Kabupaten Ende.

Kajari Muji menjelaskan, AHS selaku Ketua Koperasi Baranuri, Kabupaten Ende melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan rekanan Andy Sastro selaku kuasa Direktur CV Tito Cipta Tehnik Ende pada waktu antara tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 9 September 2014 secara bersama melawan hukum telah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi dan UMKM pada Koperasi Baranuri TA 2013 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 336.600.000.

Atas perbuatannya itu, kata Kajari, yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman minimal satu tahun dan maksimal 20 tahun.

Kata dia, penahanan kepada tersangka Abidin adalah selain untuk proses penegakan hukum juga menjawab keraguan dan pertanyaan publik soal komitmen pihak Kejaksaan Negeri Ende yang kerap mempertanyakan waktu pelaksanaan penahanan atas diri AHS.

"Apa yang kerap dipertanyakan oleh publik kami jawab pada awal tahun 2018 dengan melakukan penahanan kepada Abidin," kata Kajari Muji.

Disaksikan Pos Kupang proses penahanan atas diri tersangka kasus pembangunan sentra UMKM, AHS berlangsung biasa-biasa saja dimana ketika proses pemeriksaan selesai dilakukan di ruangan Kasi Pidsus, AHS tampak keluar dari ruangan menuju ke mobil tahanan yang telah disiapkan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Ende.

Saat keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Ende menuju mobil tahanan AHS tampak biasa-biasa saja dan tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan yang menunggu di depan Kantor Kejaksaan Negeri Ende.

Tidak terlihat satupun anggota DPRD Ende yang datang untuk melihat AHS padahal yang bersangkutan adalah anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi PKB yang masih aktif. (*)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved