Karyawan Imigrasi Maumere Diminta Hilangkan Budaya Pungli

Inilah janji kerja dari kementrian hukum dan HAM. Diantaranya, pesan khusus seperti ini

Karyawan Imigrasi Maumere Diminta Hilangkan Budaya Pungli
Pos Kupang/Egy Moa
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, Vincentius Purwo Hendratmoko, menyaksikan penandatangan Deklarasi Janji Kerja 2018 oleh karyawan di halaman kantor, Senin (8/1/2018) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM | MAUMERE - Memulai kembali tahun kerja 2018, karyawan Kantor Imigrasi Kelas II Maumere di Pulau Flores, menjalani pengukuhan kembali Deklarasi Janji Kerja 2018.

Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI, Yasonna H.Laloly, mengingatkan jajarannya menghilangkan pungutan liar (pungli).

"Tolong dipersiapkan dengan baik, hilangkan budaya pungutan liar yang tidak mendukung performa layanan publik," tandas Yasonna, dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, Vincentius Purwo Hendratmoko, dalam apel Senin (8/1/2018) di halaman kantor.

Deklarasi janji kerja, kata Yasonna, bukan hanya diucapkan tetapi diimplementasikan dalam kerja sepanjang tahun 2018.

"Saya minta janji kinerja ini bukan hanya sekadar diucapkan, melainkan haru segera diimplementasikan dalam perjalanan kita berkinerja sepanjang 2018," ajak Yasonna.

Ia mengatakan, tantangan dan hambatan, jangan menjadi kendala mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadikan tantangan dan hambatan sebagai peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang kita miliki.

Dikatakanya, sikap mental menentukan keberhasilan kita mengatasi hambatan dan tantangan. Janji kinerja 2018 adalah salah satu cara memotivasi kita agar bergerak secara serentak berkinerja untuk Kementerain Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.

Hasil evaluasi 2017 dari Ombudsman RI, kata Yasonna, layanan publik Kemenkumham berada pada level hijau, artinya kualitas pelayanan yang diberikan sudah bagus. Namun tidak boleh berhenti sampaidi situ, kualitas itu harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Pada 2018, kata Yasonna, Ombudsman RI akan kembali melakukan evaluasi layanan publik dengan fokus utama pada padapelayanan kemasyarakatan dan imigrasi.

Fokuskan pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome dan impact yang dihasilkan. Perlu diingat bahwa APBN yang diamanahkan kepada kita adalah untuk rakyat bukan kesejahteraan rakyat. Manfaatkan APBN dengan secermat mungkin untuk aktivitas uang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Marsel Ali
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved