Ambil Paspor di Imigrasi Maumere Tak Perlu Datang ke Kantor

Dengan program delivery service, pemohon paspor tak perlu setiap saat datang ke Kantor Imigrasi Maumere.

Ambil Paspor di Imigrasi Maumere Tak  Perlu  Datang ke  Kantor
POS KUPANG/GORDI DONOFAN
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, Vincentius Purwo Hendratmoko, menyaksikan penandatangan Deklarasi Janji Kerja 2018 oleh karyawan di halaman kantor, Senin (8/1/2018). 

Laporan Wartawan  Pos Kupang.com, Eginius Mo’a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Efektivitas dan efisiensi pelayanan penerbitan paspor kepada masyarakat di Pulau Flores dan Lembata terus-menerus dilakukan  Kantor Imigrasi Kelas II Maumere.   

Dengan  program  delivery service,  pemohon  paspor  tak perlu  setiap  saat  datang  ke Kantor Imigrasi Maumere.

“Pemohon paspor datang ke Imigrasi  hanya untuk  foto biometrik,  wawancara dan pengambilan  sidik jari.   Tak  perlu menunggu sampai  paspor  terbit,  dia akan  bolak-balik  dan  butuh biaya,”  kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere,  Vincentius  Purwo Hendratmoko,  kepada  Pos-Kupang.com,  Senin  (8/1/2018)  di Maumere.

Program  yang  terselenggara  atas kerjasama PT Pos dan  Giro, paspor  yang telah diterbitkan dikirim oleh  PT  Pos  dan  Giro  ke alamat  pemohon  paspor.  Pengiriman  akan dilakukan  setelah pemohon  paspor  membuat surat kuasa  pengambilan kepada  PT Pos dan  Giro.

“Pemohon  tidak  perlu  bolak-balik  setelah  pengambilan data dan  informasi. Dia  cukup keluarkan biaya  perangko dan  tunggu  di rumah,  paspornya  akan diantar  petugas Pos  dan Giro,”  kata Moko, sapaan  Vincentius  Purwo Hendratmoko.

Misalnya  warga Kabupaten Lembata  di  Pulau Lembata. Setelah melakukan  foto dan pengambilan  data-data,  dia harus keluarkan biaya lagi ratusan ribu untuk  datang lagi sekali ambil  paspor. Padahal dengan  pengiriman  melalui  PT Pos dan  Giro,  dia mungkin  biaya sekitar  Rp  50.000.

Untuk  warga negara asing,  kata  Moko,  disediakan pula fasilitas  pelayanan mandiri.  Mereka bisa mengakses  sendiri  pada satu unit komputer  yang telah tersedia  di   kantor  imigrasi.

Selain   deliveri service,  Imigrasi  Maumere menawarkan Unit Kerja  Keimigrasian kepada pemerintah  daerah. Kewajiban  Pemda menyediakan gedung  (kantor) dan  fasilitas  kantor,  rumah dinas  untuk  petugas   imigrasi dan kendaraan  dinas.

“Imigrasi  hanya sediakan akses  sistem  informasi manajemen keimigrasian dan  penempatan satu  petugas penyelia.  Pegawai  yang lain dari  Pemda digaji  Pemda. Imigrasi  hanya berikan  pengetahuan keimigrasian,” ujar Moko.

Menurut  Moko,  pendirian  Unit Kerja  Keimigrasian  direspon  Pemda  Ende.  Unit   ini  akan menjangkau  pelayanan sampai  Kabupaten Nagekeo.  Unit Imigrasi  Larantuka direncanakan menjangkau  ke Kabupaten Lembata.

“Masyarakat dimudahkan mengurus   paspor  umum  dan  paspor untuk Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) bekerja  ke luar negri. Mereka  tidak  perlu  datang ke Maumere, butuh  ongkos  lebih besar,”  kata Moko.

Ia  menjelaskan, selama  tahun 2017  diterbitkan   43  paspor  TKI, namun  tiga  permohonan  paspor   yang terindikasi nonprosedural  tidak  dilayani. Paspor umum  diterbikan 1.225 buah.

“Tidak semua permohonan paspor diajukan  TKI diberikan.  TKI  yang terindikasi  nonprosedural tidak bisa diterbitkan. Ini bisa  terjadi  karena indentitasnya  belum  terdaftar pada  Badan   Nasional Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia  (BNPTKI).

Moko  menegaskan,  Imigrasi  tidak menyulitkan  permohonan  paspor kepada  TKI.  Prosedur  yang harus dipatuhi  itu untuk  melindungi  kepentingan TKI  agar kelak  tidak  menjadi  korban tindak  pidana perdagangan orang  (TPPO).

Pelayanan  warga negara asing (WNA),  diterbitkan  939  izin  tinggal. Namun empat WNA,   yakni seorang asal Amerika dan Philipina serta  dua warga asal  Jepang  dideportasi  karena menyalahgunakan izin  tinggal. (*)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help